Bandung, (BR.NET) – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Yayasan Al-Muhajirin Pasirjambu, Dikdik Ikbalulloh Syuhada, yang juga dipercaya sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Ikbal, keberhasilan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung tidak lepas dari kepemimpinan visioner Bupati Bandung H. M. Dadang Supriatna yang bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan komitmen kuat Bupati Bandung yang secara langsung memantau, mengevaluasi, dan mengedukasi seluruh pelaksana MBG di lapangan. Beliau benar-benar memastikan agar program nasional ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Ikbal kepada Bandungraya.Net, Senin (6/10/25).
Ikbal menjelaskan, SPPG Al-Muhajirin saat ini dipercaya melayani 3.400 siswa penerima manfaat, yang berasal dari 10 sekolah PAUD dan 2 SMP di Desa Tenjolaya dan Margamulya, Kecamatan Pasirjambu.
Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga turut memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
“Dari sisi pemberdayaan, kami memprioritaskan 60 persen tenaga kerja dari warga sekitar dan 40 persen dari tenaga profesional. Bahkan dari kebutuhan awal 47 orang, kami membuka kesempatan kerja bagi 54 karyawan. Artinya, program MBG ini bukan hanya tentang gizi anak, tetapi juga tentang menumbuhkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru,” terang Ikbal.
Ia menegaskan, seluruh proses pelaksanaan program dilakukan dengan mengedepankan standar operasional kerja (SOP) yang diterapkan oleh BGN.
“Kami belajar dari pengalaman daerah lain. Karena itu, kami di Kabupaten Bandung bertekad menjadikan MBG sebagai contoh terbaik pelaksanaan program nasional di tingkat daerah,” tambahnya.
Ikbal menilai, keberhasilan Kabupaten Bandung dalam menjalankan program MBG tidak lepas dari arahan tegas dan sistematis Bupati Dadang Supriatna yang menetapkan tiga standar utama dapur gizi, yakni wajib memiliki sertifikat SLHS, sertifikat koki, serta surat persetujuan dari DPUTR yang mengatur kelayakan sarana dan prasarana dapur.
“Arahan Pak Bupati itu menjadi panduan utama kami. Beliau tidak hanya memimpin dari atas, tetapi benar-benar turun ke bawah, memastikan semua dapur gizi memenuhi standar yang aman, higienis, dan profesional. Itulah bentuk nyata kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan kualitas,” tegas Ikbal.
Lebih jauh, Ikbal juga menilai bahwa sinergi lintas sektor di bawah arahan Bupati Dadang Supriatna menjadi salah satu kunci keberhasilan.
“Kami berkolaborasi erat dengan Forkopimcam, Kecamatan, Koramil, Polsek, Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan berbagai unsur terkait lainnya. Semua berjalan harmonis karena ada komunikasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
“Kami bangga menjadi bagian dari perubahan besar ini. Bupati Bandung telah membuktikan bahwa program nasional bisa berhasil dengan cepat dan efektif bila dijalankan dengan komitmen, disiplin, dan semangat gotong royong. Semoga Kabupaten Bandung menjadi teladan nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dan semoga kabupaten Bandung ini semakin BEDAS, BEDAS, lebih BEDAS, WEEELLL….!,” pungkasnya.
(Heri).
Discussion about this post