Bandungraya. net-Jakarta | Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8/2021) di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang.
Menurut Ace, kunjungan ini juga untuk memastikan agar distribusi bansos berjalan dengan lancar.
“Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos. Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam”, ujar Ace.
Ace menyebut beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.
“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 2300an. Itu cukup besar ya. Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5000an. Dan satu lagi, Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat karena ada beberapa penyebabnya. Misalnya ada yang salah alamat, yang sudah meninggal sekitar 900an, yang pindah (alamat) sekian ratus”, lanjut Ace.
Discussion about this post