Soreang (BR).- Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, Marlan meminta agar program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dievaluasi dan diaudit. Langkah tersebut sebagai upaya mengetahui lebih jauh perkembangan program.
“(RHL) harus dievaluasi dan diaudit. Dari ribuan bibit pohon mana yang sudah berkembang dan tumbuh dengan baik,” ujarnya, Senin (24/9). Menurutnya, evaluasi tersebut bisa menjadi dasar bagi program RHL selanjutnya pada 2019 mendatang.
Ia menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan evaluasi atau audit program RHL pertama. Menurutnya, dalam kegiatan tersebut yang harus diperhatikan adalah menyangkut efektivitas dan efisiensi.
“Jangan sampai dana besar tapi tetap tidak menjadi daya ungkit untuk perbaikan lingkungan,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, sejauh ini berdasarkan pengamatan program RHL tahap pertama memberi dampak terhadap resapan air di sekitar wilayah yang terkena kekeringan.
Meski menurutnya masih kecil. Ia mengungkapkan, masyarakat yang meminta bantuan air bersih tidak terlalu besar seperti tahun lalu meski kemarau berjalan panjang. “Sawah yang fuso hanya sekitar 3 hektar lebih kecil dibanding tahun lalu,” katanya.
Marlan mengimbau untuk memastikan apakah program RHL tahap pertama berhasil atau tidak harus dilakukan pengecekan secara riil di lapangan. Seperti diketahui, program RHL tahap pertama digulirkan oleh pemerintah melalui Perhutani dan BP DAS Citarum pada 2017 diklaim berhasil.
Program RHL tersebut menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 21 miliar untuk perbaikan hutan dan lahan seluas 4400 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. (BR-01)
Discussion about this post