KAB. BANDUNG (BR.NET).– Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I., menyambut baik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung yang mulai berjalan sejak 13 Januari 2025. Pada tahap awal, sebanyak 10.200 paket MBG telah dibagikan kepada siswa di sepuluh sekolah dasar.
Uus menilai, menu makanan yang disajikan dalam program MBG sudah sesuai standar gizi empat sehat lima sempurna. “Komponen makanannya sudah baik, ada nasi yang layak konsumsi, lauk berupa daging ayam, sayuran, dan buah-buahan,” ujarnya di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (7/10/2025).
Ia juga menceritakan pengalamannya menghadiri peresmian dapur MBG di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, bersama Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pelaksanaan program MBG seharusnya memprioritaskan sekolah-sekolah di daerah terpencil, bukan hanya di wilayah perkotaan seperti Baleendah, Banjaran, Ciparay, Majalaya, dan Ciwidey.
“Program ini sangat baik, tapi pelaksanaannya perlu diperluas agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di daerah pelosok,” kata Uus.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung berjalan dengan hati-hati agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di daerah lain. “Kami berharap program ini benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan gizi dan ketahanan fisik anak-anak sekolah, seperti yang diterapkan di Jepang dan China,” tambahnya.
Uus menilai, secara umum program MBG berjalan lancar dan sangat membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu. Namun ia menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan. “Pengelola dapur MBG atau SPPG harus memperhatikan pola masak dan waktu distribusi. Jangan sampai jarak waktu antara memasak dan pembagian makanan terlalu lama,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar para pengelola dapur MBG memiliki sertifikasi atau pengalaman di bidangnya, serta menggunakan air bersih dalam proses memasak. “Jangan sampai ada yang menggunakan air kotor, apalagi dari selokan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, saat ini terdapat 361 titik yang direncanakan menjadi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, 147 titik telah beroperasi dan sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Menurutnya, program MBG berperan penting dalam mengatasi persoalan gizi dan stunting karena memberikan asupan nutrisi secara rutin kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Program ini bertujuan membangun generasi cerdas serta menekan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.
Bupati menegaskan setiap dapur SPPG harus memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi, dan seluruh proses pengolahan makanan harus sesuai standar. Ia juga membentuk Satgas MBG lintas sektor untuk mengawasi pelaksanaannya.
Dengan disiplin terhadap SOP, kata Dadang, risiko keracunan bisa dihindari, sementara dampak ekonominya juga besar—bahkan bisa mencapai perputaran hingga Rp5 miliar per hari jika program berjalan optimal.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, kepala sekolah, hingga masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mengawal pelaksanaan MBG. “Kami berkomitmen mendukung penuh program MBG bersama program pendidikan lainnya, seperti Sekolah Rakyat, demi masa depan anak-anak Kabupaten Bandung menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Adv)
Discussion about this post