Ngamprah (BR).- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat, Iman Santoso, MR mengemukakan bahwa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu mendapat respons positif dari setiap sekolah di Kab. Bandung Barat.
Mengacu pada regulasi yang berlaku, program PPK mengarah pada upaya untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna mengadakan perubahan pola pikir dan pola tindak. Melihat hakikatnya, program PPK tidak saja dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada setiap siswa, melainkan merupakan program holistik yang ditujukan pada seluruh pelaku pendidikan pada setiap sekolah.
“Seluruh sekolah di Kab. Bandung Barat harus dapat mengimplementasikan program Penguatan Pendidikan Karakter,” ujar Imam dalam komentarnya pada pelaksanaan Training Need Analysis Program PPK pada beberapa sekolah.
Disampaikan pula, bahwa kepala sekolah akan mendapat kesulitan untuk dapat mengimplementasikan kedisiplinan terhadap setiap guru, manakala dirinya tidak menunjukkan sikap demikian. Begitu pula dengan guru, mereka tidak akan dapat mengimplementasi kedisiplinan terhadap setiap siswanya, ketika karakter tersebut tidak menjadi bagian yang dimiliki guru dimaksud. Karena itu, PPK tidak bisa dimaknai sebagai program parsial. PPK merupakan program menyeluruh yang harus menyentuh seluruh unsur sekolah.
Dalam kaitan dengan itu, seluruh unsur sekolah harus memahami konsepsi lima nilai utama karakter yang merupakan bagian dari program PPK. Kelima nilai utama tersebut adalah religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kelimanya hanya akan menjadi konsepsi yang tidak memiliki nilai guna, ketika tidak implementasikan oleh seluruh unsur sekolah.
“Seluruh unsur sekolah harus memahami secara mendalam terkait dengan konsep PPK serta mengimplementasikannya dengan baik,” ungkap Imam.
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Jalaludin mengungkapkan bahwa Training Need Analysis Program PPK merupakan program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat yang diterapkan pada beberapa sekolah jenjang SD dan SMP di 27 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya SD dan SMP di Kab. Bandung Barat.
Dinas Pendidikan selaku pelaksana teknis bidang pendidikan di Kab. Bandung Barat memiliki kewajiban untuk merespons dan memfasilitasi program tersebut. Training Need Analysis Program PPK dilaksanakan dengan menerjunkan empat orang pelaksana, dua orang dari LPMP dan dua orang dari Dinas Pendidikan.
Seluruh pelaksana Training Need Analysis Program PPK melakukan visitasi faktual dengan melakukan pengisian kuisioner dan wawancara pada tiga sekolah yang ditunjuk. Ketiga sekolah yang dimaksud yaitu SDN 1 Kayu Ambon Lembang, SMPN 3 Parongpong, dan SDN 1 Cipongkor. Para pelaksana ditugasi untuk memotret kondisi rill yang terjadi pada setiap sekolah sasaran.
“Dinas Pendidikan sangat menyambut baik program Need Analisis PPK yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kab. Bandung Barat,” pungkas Jalaludin. (BR-01)
Discussion about this post