CIWIDEY, (BR.Net) — Di antara para kepala desa dari tiga kecamatan, Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali. Kepala Desa Tenjolaya, Ismawanto Somantri, turut hadir dalam Pelatihan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan tema “Meningkatkan Tata Kelola dan Usaha Menuju Koperasi Sehat Tahun 2025” di aula Kantor Kecamatan Ciwidey, Senin (17/11/25).
Ismawanto menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para kepala desa selaku ketua pengawas KDMP, terutama untuk memperdalam pemahaman terkait tupoksi pengawasan koperasi desa.
Pada kesempatan tersebut, ia langsung menyampaikan pertanyaan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, H. Dindin Syahidin, S.Ip., M.Si., mengenai kejelasan modal operasional KDMP.
Menurut Ismawanto, hingga saat ini para pengurus KDMP merasa hanya diberikan harapan tanpa kejelasan mengenai modal yang seharusnya menjadi pondasi gerak koperasi desa. “Kami ini seolah hanya diberi angan-angan, sementara modal belum jelas ada atau tidak,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan apakah penyertaan modal bisa bersumber dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), tanya Ismawanto.
Menanggapi itu, Kadiskop menyampaikan bahwa penyertaan modal yang disiapkan adalah sebesar Rp 100 juta per desa, namun hanya dialokasikan untuk 100 desa. “Itu yang kemudian saya garis bawahi,” ujar Ismawanto.
Ismawanto mengaku khawatir bila kebijakan tersebut justru menimbulkan kesan adanya dugaan pilih-pilih desa. “Salahkah bila saya mengusulkan agar jangan sampai ada dugaan pemilahan? Karena ini berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi desa yang tidak menerima penyertaan modal,” tegasnya.
Ia menilai bahwa demi prinsip keadilan secara filsafat yang bersifat fundamental, penyertaan modal seharusnya tidak dibatasi hanya untuk 100 desa. Jika anggaran belum mencukupi, Ismawanto mengusulkan agar skema dibagi rata meski dalam jumlah kecil.
“Kalau 100 juta baru cukup untuk satu desa, kenapa tidak dibagi dua desa dulu, masing-masing Rp 50 juta? Setidaknya semua desa bisa merasakan, meskipun belum ideal. Mengingat jumlah desa di Kabupaten Bandung mencapai 270 desa,” ungkapnya.
Ismawanto juga menyinggung rendahnya antusiasme peserta dalam pelatihan hari itu. Dari 22 desa di Paciran, hanya 3 kepala desa yang bertahan mengikuti kegiatan hingga akhir.
Hal tersebut, menjadi tanda bahwa semangat untuk menjalankan KDMP semakin melemah, apalagi bila alokasi modal dilakukan secara tidak merata.
“Jangan sampai dari 270 desa, hanya 100 desa yang mendapat penyertaan modal sementara yang lain hanya menjadi penonton. Saya berharap demi keadilan yang bersifat fundamental, hal seperti ini jangan sampai terjadi,” pungkasnya.
*(Heri)
Discussion about this post