SOREANG (BR).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berhasil meningkatkan raihan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari nilai B pada tahun 2017 menjadi BB untuk tahun 2018.
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tersebut secara resmi diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia (RI), Drs. Syafruddin, M.Si. kepada Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip, di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/1/2019).
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, Pemkab Bandung memperoleh nilai 70,15 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemkab Bandung menunjukan hasil yang sangat baik.
Bupati Dadang Naser menuturkan Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak terlepas dari kerja keras, kekompakan dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan SAKIP. “Saya apresiasi, karena dengan kenaikan nilai ini, menunjukkan adanya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah. Ini merupakan prestasi kerja, dan saya rasa dengan prestasi ini akan memotivasi dan berimbas pada semangat kerja seluruh perangkat daerah semakin tinggi,” ucap Bupati Dadang Naser.
Jelas Dadang, bahwa pada tahun 2018 pihaknya memang menargetkan untuk mendapatkan nilai BB. Harapan untuk mendapatkan nilai A pun memang ada, namun dengan raihan BB ini tetap disyukuri. Pihaknya akan tetap berupaya mengatur upaya strategis untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparaturnya agar bisa mencapai nilai A di tahun 2019.
“Bukan sekedar mengejar tingginya nilai, namun peningkatan nilai dari tahun ke tahun akan membuktikan kinerja instansi pemerintahan dalam menuangkan program dan arah keuangannya sudah akurat. Terpenting, program-program terencana ini harus bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Dadang.
Bupati Bandung tetap mengingatkan, dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatannya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung.
“Program kegiatan harus terencana, terukur, tepat sasaran, efektif dan efesien dalam penggunaan anggarannya serta mengarah pada IKU (Indikator Kerja Utama) yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, bisa saja peluang untuk meraih nilai A di tahun depan semakain terbuka”, harap Dadang.
Apa yang disampaikan oleh Bupati, selaku pembina ASN (Aparatur Sipil Negara), Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Kabupaten Bandung, Drs. H. Teddy Kusdiana, M.Si. akan berupaya keras bisa mencapai target nilai A di tahun Mendatang.
Teddy Kusdiana mengatakan, untuk mencapai nilai A, Kementerian PAN-RB RI telah menambah kriteria-kriteria lain. Pemerintah daerah terus didorong supaya bisa meningkatkan kinerjanya, menjalankan akuntabilitas keuangannya supaya akurat dengan programnya.
“Kita akan evaluasi lagi program-program yang tidak menukik pada indikator kinerjanya, semuanya harus tepat sasaran. Kami akan berupaya mencapai target dan harapan pa bupati agar bisa mendapatkan nilai A di tahun depan,” ungkap Teddy.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Drs.H.Yudi Aburrahman menjelaskan, pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kata Yudi Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcomes) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
“Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Kita akan terus berbenah dan memperbaiki program kegiatan perangkat daerah yang dinilai tidak selaras dengan cascading (pohon kinerjanya),” terang Yudi. (BR.01)
Discussion about this post