“Karena ini kan masalah administrasi kenegaraan, tidak bisa kita seenaknya mengajukan. Ada norma dan normatif yang harus dipenuhi dari setiap pasangan calon terpilih,” tukas Uu.
Ditanya apa pelantikan bisa digelar pada akhir Maret ini, menurut Uu hal itu pun tergantung dari pemerintah daerah.
“Kalau urusan administrasi di tingkat pemerintahan kabupaten sudah selesai, saya kira kita tidak akan lama lagi bisa diajukan untuk segera dilakukan pelantikan,” jelasnya.
Pemprov Jabar pun, tandas Wagub Jabar, membutuhkan kepala daerah yang memiliki legalitas definitif untuk melangkah menuju Jabar Juara.
“Kami juga butuh pemimpin daerah yang memiliki legalitas definitif. Ini dalam rangka kerja ke depan seperti penggunaan dana APBD untuk pelaksanaan pembangunan dan mutasi para pejabat pemerintah daerah. Itu sangat dibutuhkan kepala daerah definitif,” kata Wagub Jabar. (*)
Discussion about this post