Kab.Bandung (BR.Net) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Sutan Raja Soreang kabupaten Bandung.Senin (04/08/2025)
Acara yang dihadiri Anggota Komisi IV DPD RI Jihan Fahira, Gubernur jawa barat diwakili InspekturAtiHerawati,,SH,M.Si.CERA, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,Adi Gemawan,Ak M.M.CA,CFRA,QUA,AAP,CGCAE, Direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Jawa Barat Fstma Sari Fahma ,S,E,Ak.M.S.E.C,A.Panit 2 Unit IV Subdit 3 Tipdikor Ditreskrimsus Polda Jabar Caswadi,S.H .Kepala Bidang Pengembangan potensi Desa ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bayu Rakhmana .S.SSTP.M.H.
Dalam sambutannya,Adi Gemawan , Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. “Saya berharap dengan adanya workshop ini akan menambah kecakapan para pengelola pemerintahan desa untuk meningkatkan desa dan warganya,Pengelolaan keuangan yang tepat sasaran adalah fondasi utama bagi kemajuan dan kemakmuran desa,”ucapnya.
Selain pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, kita juga perlu memastikan sumber daya manusianya dalam membangun komitmen menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya
“Mengingat pentingnya optimalisasi pengelolaan desa, Dani menginginkan partisipasi aktif dari para peserta dalam menyerap ilmu pengetahuan sebagai best practice dalam pengelolaan keuangan di lapangan, termasuk strategi untuk meningkatkan akuntabilitas, mekanisme pengawasan, serta langkah konkret dari transformasi desa.
“Saya berharap melalui diskusi ini kita bisa menemukan langkah solutif atas berbagai persoalan optimalisasi pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Jihan Fahira menjelaskan bahwa kehadirannya bersama mitra kerja adalah bagian dari tugas DPD RI. “Kami datang dalam acara workshop bersama mitra kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu BPKP dan Ditjen Kementerian Keuangan, agar para pengelola pemerintahan desa tidak ribet dan bingung dalam pengelolaan dana desa dan koperasi merah putih,” pungkasnya.(Gum)
Discussion about this post