KAB. BANDUNG, (BR).- Sebanyak 94 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bandung melaksanakan pesantren kilat di Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Senin (27/11/2023).
Pesantren kilat yang diikuti seluruh kepala desa dan lurah ini merupakan tahap pertama dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa.
Nantinya akan dilaksanakan pesantren kilat tahap kedua para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bandung yang hari ini belum menjadi peserta dari 270 kepala desa dan 10 lurah di Kabupaten Bandung.
Sebelumnya, pesantren kilat yang dilaksanakan Pemkab Bandung dengan peserta Bupati Bandung, Sekda Kabupaten Bandung dan jajaran Kepala Dinas se-Kabupaten Bandung. Kemudian pesantren kilat dengan para peserta yaitu para camat, selanjutnya sekretaris dinas dan kepala bidang.
Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka langsung pelaksanaan pesantren kilat kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bandung. Kali ini, para pesertanya merupakan kepala desa dari daerah pemilihan 6 dan 7. Meliputi Kecamatan Kertasari, Pacet, Ciparay, Baleendah, Pangalengan, Cimaung, Banjaran, Pameungpeuk, dan Kecamatan Arjasari.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, pelaksanaan pesantren kilat ini sebagai upaya serius dalam rangka mendukung visi Pemkab Bandung. Yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.
“Kegiatan pesantren bagi kepala desa ini merupakan implementasi penjabaran misi ke-4 yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan,” tutur Dadang Supriatna.
Bupati mengatakan, tahun 2023 ini adalah tahun yang cukup berat. Di mana tahun ini situasi sosial, ekonomi masih bergejolak dan tidak menentu atau disebut sebagai era vuca “volatility, uncertainty, complexity and ambiguity”. Sekaligus juga tahun politik menjelang tahun 2024 pelaksanaan pemilihan umum. Bupati berharap kepada para kepala desa dan kelurahan untuk menjaga kondusivitas wilayah.
“Pimpinan wilayah harus menuju birokrasi yang kompetitif, birokrasi yang berani meninggalkan zona nyaman, mampu merespon segala bentuk perubahan dan senantiasa berinovasi,” tutur bupati.
“Hindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Mari kita sama-sama wujudkan birokrasi yang handal, efektif, efisien dan berintegritas,” bupati menambahkan. (BR.17)
Discussion about this post