SOREANG (BR) – Gejolak terkait penerapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Transaksi Non Tunai (TNT) di Kabupaten Bandung, yang di keluhkan beberapa Kepala Sekolah Negeri.
Tokoh masyarakat Kab. Bandung yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung H. Agus Yasmin mengatakan, apa yang menjadi pembicaraan mengenai Perbub yang mengatur pembayaran melaui TNT sebetulnya sangat baik. Karena salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan BOS.
“Tapi yang menjadi masalah utamanya, karena minimnya sosialisasi. Sehingga, hal itu menjadi aturan yang dianggap memberatkan,” jelas Agus saat dihubungi, Kamis (5/3).
Menurut Agus, menanggapi gejolak tersebut, sebaiknya pemda Kabupaten Bandung perlu memperluas kebijakan pembayaran TNT pada semua aspek. Sehingga jejak digitan akan memudahkan pengawasan pada penggunaan anggaran termasuk pada Bantuan Keuangan yang di luncurkan Pemda.
“Pemerintah melalui PD harus memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang langganan setiap tahun di manja dengan uang rakyat. Sehingga para penerima paham dan sadara,” tegasnya.
Agus menjelaskan, saat kelompok masyarakat penerima anggaran tersebut paham. Sehingga, pada program tahun berikutnya. Kelompok tersebut, tidak mau lagi menerima bahkan menolak bantuan yang ditawarkan.
“Kalau sudah diberikan pemahaman tentang aturan dan sanksi saat melakukan pelanggaran dalam mengelola anggaran, mereka (kelompok penerima bantuan) akan berani menolak bantuan keuangan dan bansos. Sebab, masih banyak kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan,” tuturnya
Dia menambahkan langkah Perbup tentang TNT sudah baik. Hanya dalam penerapannya dianggap pilih kasih. “Kenapa uang pusat dikendalikan. Sedang uang APBD tanpa pengendalian,” pungkasnya. (red)
Discussion about this post