Lembang (BR).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan peran penting Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Jawa Barat dalam upaya perlindungan anak. Hal itu disampaikan pada acara “Advokasi dan Diseminasi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak”, Selasa (28/6/2022) di Grand Hani Lembang, Bandung Barat. Acara tersebut merupakan kerjasama antara Komisi VIII DPR RI dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
“Himpunan Wanita Karya harus menjadi organisasi, pioneer dan memberi pencerahan bagi masyarakat. Bagaimana menciptakan lingkungan anak yang sehat dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Serta mencegah pernikahan usia dini,” ujar Ace.
Ace juga menyampaikan bahwa selama pandemi Covid 19, banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini dan banyak anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19. Ia menyebut jumlah anak yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19 sebanyak 35.840 anak. Kondisi tersebut, menurut Ace menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.
“Ini menjadi perhatian kami di Komisi VIII DPR. Karena itu, kami sedang menggagas Undang-Undang tentang Yatim Piatu. Mereka berhak juga untuk hidup, berhak mendapat hak asuh, dan hak mendapat pendidikan.”
“Negara harus hadir memastikan perlindungan anak di tengah pandemi Covid 19. Kami sangat konsen terhadap perlindungan anak. Karena mereka itu tunas bangsa,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Ketua DPD HWK Provinsi Jawa Barat, Sri Asmawati Kusumawardhani, menyampaikan bahwa DPD HWK Jabar turut serta mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak di Provinsi Jabar. HWK Jabar juga akan memfalisitasi kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
“Nanti HWK akan buat hotline khusus untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, kata Sri.
Berkenaan dengan maraknya kasus nikah usia dini di Jabar, HWK Jabar aktif berkampanye menolak pernikahan usia dini.
“HWK sudah membuat video (kampanye) stop perkawinan anak”, pungkas Sri.( BR. 01 )
Discussion about this post