Soreang (BR).- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Achdar Sudrajat, menegaskan bahwa legislatif memiliki komitmen untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.
Muhammad Achdar yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu, menuturkan, demokrasi telah mengalami kemunduran di seluruh dunia. Masa depannya masih belum pasti, bergantung pada banyak variabel sosial-politik.
Hal tersebut disampaikan Achdar saat menjadi pembicara pada acara West Java International Forum for Democracy, yang digagas Kesbangpol Jabar dan DPRD Jabar di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (24/11/2022).
“Di Jawa Barat, kita juga menghadapi beberapa kelompok masyarakat yang menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti tidak menghargai hak asasi manusia, polarisasi yang tidak perlu, dan pesatnya berita bohong di era digital yang kita hadapi saat ini,” ujar Achdar, kepada Bandung Raya.
Namun demikian, menurutnya justru pada saat-saat sulit seperti ini, berbagai pihak harus tetap teguh pada komitmen bersama untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas demokrasi
“Alasan utama mengapa forum ini dibuat adalah untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menentukan praktik terbaik untuk membangkitkan kembali demokrasi. Hal tersebut itu harus dilalui dengan melakukan diskusi, perbincangan, berbagi ide antara satu dengan yang lainnya,” terangnya.
Ia menjelaskan, acara ini digelar oleh Kesbangpol dan DPRD dalam rangka meningkatkan rating Jawa Barat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang saat ini masih beradadi urutan 9 nasional.
“Hal ini karena salah satu indikatornya adalah informasi tentang berapa perda yang dihasilkan oleh Bapemperda Perda Jabar merupakan penilaian yang masuk dalam kategori mutlak,” katanya.
Sehingga, kata politisi Partai Demokrat itu, dengan upaya kegiatan ini diharapkan rating IDI Jabar pada tahun 2023 mendatang, bisa meningkat masuk dalam rating 3 besar nasional sejajar dengan daerah Jawa lainnya seperti DKI, Jatim, Jateng dan Yogyakarta. (BR.01)
Discussion about this post