Bandung (BR.Net) Paska diterbitkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 600.1.15.2/KEP.24-DPUTR/2025, Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) mulai memperlihatkan Taringnya.
Secara bertahap Penertiban terhadap para pelanggar ketentuan tata ruang bangunan gedung, perizinan berusaha, salah satu tindakannya dengan melakukan penyegelan tempat.
Pembentukan Satgas PPR-PBG-PB ini dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap aturan terkait tata ruang, bangunan gedung, serta perizinan usaha dan non-usaha, selain dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pemberitaan sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menyatakan Satgas PPR-PBG-PB telah merancang langkah-langkah konkrit, sehingga ke depan tidak rapat melulu, melainkan ada hasil laporan sebagai tindakan kongkrit dari lapangan.
“Satgas ini dibentuk untuk menegakan peraturan perundangan mulai dari perbup, perda sampai undang-undang di atasnya, juga dalam rangka melaksanakan Program Asta Cita Presiden Prabowo,” tandas Sekda Cakra Amiyana.
Selain itu dikatakan Sekda, adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2024, terdapat potential lost pajak mencapai Rp200 miliar, akibat ketidakpatuhan para pengusaha dan masyarakat pada umumnya seperti dalam membayar pajak dan retribusi.
“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan secara terintegrasi melalui Satgas PPR PBG PB. Sebab tidak bisa hanya internal Pemkab Bandung untuk menyelesaikannya perlu melibatkan seluruh jajaran Forkopimda, terutama TNI-Polri,” Ujar Cakra Amiyana.
Sebab ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan ini, kata Cakra, bukan lagi merupakan tindak pidana ringan (tipiring) melainkan pelangaran terhadap undang-undang pidananya, seperti Undang-undang Tata Ruang dan UU Cipta Kerja.
Cakra Amiyana mengakui, sulitnya terealiasi target PAD di bidang tata ruang, bangunan gedung dan perizinan berusaha akibat kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
“Selama ini, terhadap para pelanggar hanya diberikan sanksi administrasi ketimbang sanksi pidana. Hal ini menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan dari peraturan perundangan yang berlaku,” kata Sekda, Tuturnya.
Ungkapan Sekretaris Daerah mewakili Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna tersebut langsung dibuktikan dengan langkah spektakuler yang dilakukan oleh pihak BAPENDA.
DImana sepekan kebelakan pihak Bapenda Kabupaten Bandung telah melakukan Langkah Nyata dilapangan dengan memasang Baligo di beberapa Titik Lokasi yang tidak patuh dan tidak membayar Pajak.
” Seperti di Caffe Sunrise, RM. Ayam Bakar Soroja, dan Villa Langit, “.
Selain pihak Bapenda, tidak mau ketinggalan pihak DPUTR Kab. Bandung pun melakukan Sosialisasi pemasangan Baligo PBG berukuran besar di sepanjang exit Tol Soroja Kabupaten Bandung.
Sementara pihak Dinas Satpol PP Kabupaten Bandung melakukan aksinya dengan memasang stiker stiker di Papan Reklame yang memiliki Ijin alias Papan Reklame Liar.
Aksi yang dilakukan Satgas PPR – PBG PB tersebut akan terus dilakukan, demi untuk optimalisasi PAD Kabupaten Bandung dan Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS lagi di 2025.( Awing )
Discussion about this post