Cisarua (BR).-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, Kabupaten Bandung Barat pada semester pertama hanya terserap 30 persen. Sehingga menjadi perhatian serius Pj Bupati H Dadang M Ma’soem, hingga perlu dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal tersebut terungkap pada rapat koordinasi di lingkup Asisten Bidang Pemerintahan dan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, bertempat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat .
Dalam kontek kinerja pengelolaan keuangan daerah, hal ini menunjukan trend yang cukup mengkhawatirkan, secara administratif menjadi kewajiban Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin sekda untuk melakukan evaluasi dan pembinaan kepada SKPD. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah harus lebih optimal dalam mengawal sistem pengedalian diinternalnya .
Dalam penjelasannya usai rapat Pj Bupati Dadang M Ma’soem, menyebutkan konsep utama tentunya serapan anggaran minimal harus sama dengan provinsi, namun tidak Bandung Barat saja, tapi semua kabupaten/kota, konsepnya sama serapan anggaran.
“Perlu diketahui anggaran terbesar itu berada pada lelang dan kendalanya ada disitu karena harus melalui proses tender, diharapkan selama 2 bulan memimpin Bandung Barat kami bisa mencapai serapan diangka 65 sampai 70 persen,” ungkap Dadang.
Sementara pihak TAPD Plt. Sekda Wandiana siap melaksanakan harapan Pj Bupati untuk mencapai serapan 65 – 70 persen, selama 2 bulan mengatakan optimis bisa tercapai karena kemarin pada bulan Juni tiap SKPD melaporkan serapan sudah mencapai 50 persen jadi untuk ke 65 persen bahkan sampai 70 persen bisa dicapai apalagi mengingat tiap SKPD mengoptimalkan koordinasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa sehingga Unit Layanan Pengadaan (ULP), bisa melaksanakan tender.
Ditempat terpisah Ketua KNPI Bandung Barat, Lili Supriatna mengomentari perihal terserapnya APBD hanya 30 persen. ” Saya percaya harapan bupati pasti tercapai serapan anggaran 65 persen, manakala antara SKPD dan ULP bekerja keras dan cerdas serta ada komunikasi yang tidak terputus antara yang punya pekerjaan dan tim teknis. Tentunya bupati harus terus mendorong SKPD,” ungkap Lili. | BR-08
Discussion about this post