Kang Sugih sapaan akrab ketua DPRD Kabupaten Bandung menjelaskan, aspirasi yang diterima diantaranya soal jenis dan beban pangan yang diterima KPM yang kerap jadi keluhan dilapangan.
“Jadi, mereka mempertanyakan berapa jumlah dan jenis yang harus diterima. Sebab, dalam satu wilayah RW, antara penerima satu dengan yang lainnya sering berbeda,” jelasnya.
Sehingga, kata Sugih, mereka sering mempertanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, mereka tidak mendapat jawaban yang pasti dan jelas.
” Akibat terjadinya perbedaan jumlah dan jenis yang sering dipertanyakan KPM. Makanya, kami mengundang stakeholder yang mengetahui secara teknis,” kata Dia.
Setelah menggelar rapat koordinasi, pihaknya akan lebih mendalami posisi dan tupoksi BNI. Sebab, hasil penjelasan dinas terkait dengan keluhan KPM ditemukan perbedaan.
“Seharusnya BNI yang memiliki tupoksi penyaluran BPNT, namun dilapangan menurut Infomasi lebih didominasi oleh agen penyalur,” tuturnya.
Discussion about this post