GARUT, (BR-NET) – Sudah berjalan 3 tahun sekarang ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Naisonal) mengelar seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) se Jawa Barta bertempat di Balai Diklat KKB Garut Jln. Pembangunan Tarogong Kidul Garut Jawa Barat.
“Sudah 3 tahun ini kita standarkan, belajar dari tahun pertama kemudian kita disanggah dari provinsi ini lolos dan provinsi ini tidak lolos. Walaupun sudah dibuat juknis kemudian ada kasus-kasus tidak tertuang tentang merekomendasi siapa yang mendatatangani siapa, itu kendala jadi multi tafsir. Oh cukup Kepala Dinas, oh harus Sekda hal-hal seperti itu harus disamakan,” kata Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si Sekretaris Utama Pembina Utama Sekertariat Utama. Senin (9/9/2024).
Seleksi hari ini, imbuh Tavip, baru seleksi administrasi mencocokan persyaratan mensubmit kirim melalui aplikasi dari aplikasi dicocokan, oh yang ini lolos, oh yang ini tidak.
“Habis itu diumumkan misalkan yang ikut 26 ribu, oh yang lolos administrasi hanya 25 ribu yang 1000 gagal penyebabnya ada apa, kemudian ada ruang publik untuk menyanggah, mereka bisa complen.” Ujarnya.
Terkait stunting di Jawa Barat, Tavip mengatakan, Jawa Barat menjadi skala prioritas sebetulnya bukan dari revalensinya, yang tinggi revalensinya Indonesia bagian timur. Tapi problem di jawa Barat angka absolutnya yang lebih besar atau jumlahnya yang banyak, karena kata dia, kalau bisa menangani sepertiganya Indonesia ya Jawa Barat.
Terus mengenai strategi jangka pendek untuk menangani stunting, dikatakan Tavip, mulai dari Ibu hamil ketika melahirkan bayinya sehat kemudian setelah lahir layanan dasar balita terpenuhi seperti kasih asi eklusif, imunisasi dan itu harus terpenuhi.
Menurut data nasional interpensinya baru 4 persen. Waktu ditimbang di Bulan Juni ada 5 juta lebih Balita yang punya masalah gizi di Indonesia tapi yang sudah di interpensi baru 4 persen
“Kita selama ini ceremonial hanya berkutat dipengukuran dan penimbangan tapi tidak berlanjut memberi makan, imunisasi lemah sehingga tidak terdeliver secara baik,” ungkapnya.
I Made Yudhistira Dwipayana Kepala Biro SDM BKKBN mengatakan selama 3 tahun ini BKKBN membangun kesamaan standar dan kalau ada permasyalahan yang sifatnya abu-abu kita diskudikan bareng-bareng dan mengambil keputusan sama-sama.
“Dari Aceh sampai Papua punya standarisasi yang sama. Kita meminalisir keluhan-keluhan dari masyarakat kalau ada dobel standar,” katanya.
“Untuk yang honorer jadi P3K di BKKBN sudah terbit dari Kemenpan ada sekitar 809 orang,” ujarnya.
Semakin dekatnya pilkada baik Pilgub maupun pilbup ASN, dikatakan dia, harus netral tidak berpihak, apalagi penyuluh KB.
“Penyuluh KB harus netral tidak keberpihakan ke salah satu calon. Tidak membeda-membedakan siapa dan siapa yang dilayani. ASN sebagai pemersatu bangsa,”ujarnya. (Dadang Juhana).
Discussion about this post