Kab. Bandung, (BR.NET) – Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin empat perusahaan tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Gerindra, Yayat Hidayat.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil langkah tegas demi kelestarian lingkungan hidup. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai wujud nyata kepemimpinan visioner dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya pada Rabu, 11 Juni 2025.
“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat dan patut diapresiasi. Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan alam dan menolak eksploitasi berlebihan atas nama investasi,” ujar Yayat, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia, dikenal dengan kekayaan terumbu karang serta keanekaragaman hayati laut tertinggi secara global. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Nasional dan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Namun, keberadaan perusahaan tambang di wilayah tersebut selama ini menimbulkan kekhawatiran. Selain berpotensi merusak ekosistem laut yang rapuh, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi juga dianggap mengancam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal yang bergantung pada kelestarian laut.
“Dengan mencabut izin tambang di Raja Ampat, Presiden menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan alam. Ini adalah bentuk kepemimpinan sejati—berani mengambil risiko politik demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” tegas Yayat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan, mulai dari kepala daerah hingga DPRD di seluruh Indonesia, untuk menjadikan langkah Presiden sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kolaborasi antar lembaga, menurutnya, sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
“Ini seharusnya tidak berhenti di Raja Ampat. Banyak daerah lain yang juga terancam oleh tambang dan industri ekstraktif. Kita butuh konsistensi dalam menolak praktik-praktik perusakan lingkungan atas nama investasi,” ujarnya.
Yayat menilai keputusan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa arah pembangunan Indonesia mulai mengarah ke ekonomi hijau. Menurutnya, kebijakan ini adalah contoh konkret dari politik hijau yang semakin relevan di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan global.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk turut mengawal kebijakan lingkungan, dengan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem yang seimbang.
“Kita semua punya peran. Keputusan ini bukan hanya urusan elite di pusat, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat harus aktif mengedukasi generasi muda, memperkuat kontrol sosial, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan di tingkat lokal,” tuturnya.
Yayat menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor pembangunan berbasis lingkungan, asalkan seluruh pihak memiliki kemauan politik dan moral yang kuat untuk menolak eksploitasi merusak dan memilih jalan keberlanjutan.
“Langkah Presiden ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh pemimpin. Jangan hanya berani menghadapi tekanan ekonomi, tapi juga harus berani berpihak pada alam dan rakyat,” pungkasnya. (Awing)
Discussion about this post