Cileunyi (BR).- Rotasi, mutasi dan promosi para ASN di SKPD Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, menyisakan tanda tanya dan kecemburuan dari berbagai kalangan, baik oleh mereka yang kena rotasi dan mutasi maupun kalangan Masyarakat ( stakeholder ) pendidikan.
Salah satu yang menjadikan tanda tanya dan mengundang sebuah rasa keheranan, adalah terjadi di SMPN 1 Cileunyi, dimana sekolah tersebut dibiarkan tidak adanya figur ataupun seorang pemimpin pengambil kebijakan serta keputusan dan hingga kini masih kosong tanpa Kepala Sekolah.
Padahal kekosongan seorang kepala sekolah sudah terjadi begitu lama pasca masa bhakti Drs. Suranto sebagai ASN habis per 31 Juli 2019 ini, sedangkan proses pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Bandung melalui Bupati Bandung H. Dadang M. Naseer, SH, S.IP., M. IPol baru baru ini terlaksanakan Jum’at 9 Agustus 2019 lalu.
Sementara pihak SMPN 1 Cileunyi saat dikonfirmasikan bandungraya.net melalui Humas Kesiswaan Fitri Sholihaty S.Pd M.MPd mengatakan walau tiada sosok pemimpin Secara administratif tidak ada masalah, seperti halnya kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan seperti biasa tiada kendala karena itu sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah secara personal untuk melayani layanan terhadap Masyarakat pendidikan, terang Fitri.
Jelas Fitri, seperti halnya ada acara ataupun kegiatan seperti pada waktu lalu mengadakan penyembelihan hewan Qurban dengan anggaran yang sudah direncanakan jauh jauh hari, akan tetapi bila ada acara yang bersifatnya insidental untuk melaksanakan acara tersebut pihaknya tak lepas berkoordinasi dengan para pengurus sekolah dengan non bagnet, tatkala para panitia sementara ini, harus mengeluarkan kocek masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab secara personal terhadap Anak Didik, tegas Fitri.
Menurut Orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan rasa kekhawatiran bila sekolah ini dibiarkan terlalu lama tidak ada sosok seorang pemimpin yang definitif ditakutkan SMPN 1 Cileunyi ini akan berjalan ditempat dan tidak tertutup kemungkinan mengalami kemunduran, walau sementara ini telah terendus rumor SMPN ini akan di Plt kan, akan tetapi alangkah baiknya sekolah ini dikepalai oleh kepala sekolah yang definitif agar segala urusan menyangkut keperluan ataupun urusan sekolah bisa langsung terakomodir, harapnya.
Dikutip dari komentar Ketua Komisi A DPRD kab. Bandung H. Cecep Suhendar pada bandungraya. net mengatakan Bahwa kurang baik bila menunggu lama kekosongan jabatan struktural maupun Fungsional.
Sehingga dikatakan Cecep, dan harus berlarut di pjs / Plt kan atau di jabat rangkap , akan lebih efiaien pengisian satu jabatan karna mempengaruhi jabatan lainnya.
“Dalam menempatkan petugas ASN di jabatanya BKSDM terlebih dahulu harus memproses sesuai aturan Baperjakat, tidak didasari atas suka tidak suka, Kedekatan atau hubungan lainya, Hal yang dianggap salah dalam pengambilan keputusan harus segera diperbaiki secepatnya,” pungkas Cecep. (BR.09/01)
Discussion about this post