Bandungraya. net – Sumedang | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Barat, meski ditengah situasi pandemi Covid-19 tetap melaksanakan reses I masa sidang 2020/2021 dengan menerapkan prosedur dan mematuhi protokol kesehatan.
H Heri Ukasah Sulaeman S.Pd., M.Si., M.Hum, Wakil Ketua Komisi 2 (bidang perekonomian) sekaligus Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Sumedang, dalam kunjungan resesnya mengatakan, masa reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD turun ke Dapilnya.
“Kami dapat bertemu langsung bersama para kader, konstituen dan masyarakat sekitar dengan mematuhi prokes yang telah ditetapkan, hingga giat reses kali ini 
terbatas hanya 25 orang saja,” ungkapnya kepada bandungraya.net, usai giat reses yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPC Gerindra Sumedang, Sabtu (7/11/2020).
Katanya, masa reses sejatinya merupakan penyerap aspirasi dan menjaring informasi masyarakat pada saat ini, terutama peningkatan dari sudut pandang ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Dan mendorong Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, agar sepenuhnya menambahkan anggaran prioritas masyarakat guna mendukung program tersebut.
“Saat ini Gerindra Sumedang, selalu solid berinteraksi berbuat yang terbaik ditengah- tengah masyarakat dan turut serta membantu program Pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yakni antara lain : membagikan masker, baksos berupa sembako, aktif di UMKM dan menghidupkan kelompok- kelompok tani,” terangnya.
Selain itu kami pun, tengah berbenah menyiapkan kader- kader internal partai menjelang Pilkada Kabupaten Sumedang, mendatang.
“Perlahan tapi pasti, secara bertahap melaksanakan pembenahan struktural partai, dan konsolidasi ketingkat wilayah sampai ke ranting- ranting,” ujarnya.
Hal senada, diungkapkan Titus Diah, Anggota DPRD Kabupaten sekaligus Ketua Asosiasi UMKM Sumedang, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa pada masa pemulihan ekonomi saat ini harus diperbanyak anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Alhamdulillah, melalui program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang sedang berjalan, masyarakat khususnya pelaku usaha sangat terbantu meringankan beban kebutuhan hidupnya,” tandasnya.
Atas capaian itu, berharap Diskopindag ditahap kedua akan lebih selektif dan respek perkembangannya didalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Karena kenyataannya masih terdapat kecurangan manipulasi data pelaku pendaftar UMKM tersebut.
“Semoga dari target 60.000 lebih BPUM dapat terserap, tanpa menimbulkan polemik dan gejolak di masyarakat. Sangatlah penting dilakukan verifikasi kelapangan agar bantuan tersebut sampai kepada penerima manfaat,” harapnya. (BR 08)
Discussion about this post