Soreang (BR).- Ribuan honorer di Kabupaten Bandung akan melakukan aksi demo ke Jakarta apabila revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menampung aspirasi mereka dan tidak berpihak. Diketahui saat ini, DPR RI tengah melakukan revisi terhadap aturan tersebut sehingga bisa mengakomodir honorer.
Koordinator Honorer Kategori 2 Kabupaten Bandung, Oop Saefurohman mengungkapkan pihaknya sengaja berkumpul untuk membahas rencana keberangkatan ke Jakarta melakukan aksi. Hal itu dilakukan apabila revisi UU ASN tidak berpihak kepada honorer.
“Saya meminta honorer K2 siap tidak untuk aksi damai ke Jakarta karena ini dari kita untuk kita. Kalau mau masing-masing dan sebagian mencari enaknya gak bisa begitu. Kita juga lagi menunggu pengurus psat mengintruksikan atau ini inisiatif dari Kabupaten Bandung. Waktunya masih belum ditentukan,” ujarnya, Minggu (30/9).
Ia menuturkan, saat ini di lingkungan dinas di Kabupaten Bandung total honorer mencapai 2756 orang dan guru honorer mencapai 1754 orang. Pihaknya mendorong agar seluruh guru honorer di kecamatan bersiap siap untuk terlibat dalam aksi damai tersebut.
Selain itu disampaikan Oop, dirinya berharap baik ke Pemerintah Daerah ( Bupati Bandung), kepala Dinas Pendidikan, dan para Uptd TK/SD, serta kepala sekolah pada saatnya nanti dapat memberikan ijin kepada para Guru honor untuk melakukan Jihad demi Hak mereka dan kehidupan para Guru Honor, ucapnya.
Terkait dengan rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru honorer K2 diatas umur 35 tahun. Dirinya berharap agar tidak ada tes untuk honorer dan untuk kualifikasi pendidikan jangan harus S1. Ia mengimbau honorer untuk memantau setiap perkembangan yang menyangkut honorer.
Staff Ahli DPR RI Komisi X dan II PDIP Perjuangan, Dedi Rahmadi menambahkan saat ini revisi UU ASN tengah dilakukan oleh DPR RI. Namun, perkembangannya terhambat karena pemerintah belum mengajukan tim yang akan mengurusi revisi tersebut.
DItengah proses revisi, dirinya mengimbau agar para honorer segera melakukan verifikasi faktual terhadap honorer di Kabupaten Bandung. Selain itu, para honorer diharapkan tetap menjaga soliditas agar saat revisi nanti selesi diharapkan berpihak kepada honorer
Ditempat terpisah Toto Ruhiyat menuturkan pada saatnya nanti para guru Honor K2 akan meminta dukungan fasilitas baik ke Pimpinan Daerah, kepala Dinas Pendidikan maupun PD. PGRI kab. Bandung dalam pengerahan massa K2 ke Jakarta nanti, tegasnya. .
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana melalui Kepala Bidang (Kabid) SD Disdik Kabupaten Bandung, H Maman Sudrajat usai acara pada bandungraya.net mengungkapkan Kabupaten Bandung saat ini kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara di kelas sendiri, tidak kekurangan guru karena semua kelas telah terisi oleh guru (termasuk guru honorer). “Ada sekolah gurunya 10 orang, PNSnya hanya 1 ditambah satu lagi dengan kepala sekolah,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut pihaknya mendorong pemerintah pusat agar mengangkat guru honorer yang sudah mengajar di sekolah dan tanpa melihat usia. Sebab mereka telah mengabdi belasan dan puluhan tahun.
“Namun itu semua terkendala di UU ASN, jadi tetap perjuangan itu harus mengarah dulu ke revisi UU,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan Disdik terus mengikuti perkembangan kebijakan tentang guru honor terutama para eks k2 yang berjuang dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2018 yang dalam ketentuannya usia diatas 35 tahun tidak dapat diakomodir.
“Perjuangan mereka khusus di Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari berbagai pihak baik Bupati, DPRD, PGRI dan Disdik sendiri,” katanya.
Ucap Maman pihak Dinas berharap kepada teman-teman k2 terus berjuang, sepanjang masih diakomodir berjuang melalui jalur dialog, diskusi dengan pihak terkait dipusat, seandainya mentok dan akan melakukan aksi harus terkordinasi dengan kabupaten kota lain bahkan provinsi lain. (BR-01)
Discussion about this post