Bandungraya.net-Soreang | Awalnya APBD kab. Bandung murni sebesar 4,1 Trilyun, namun setelah dilakukan pembahasan APBD perubahan yang dilakukan secara Alot, DPRD / Badan Anggaran semaksimal mungkin menggali berbagai potensi untuk menutupi belanja belanja yang akan dilakukan di akhir tahun 2021 diperubahan, sehingga bertambah dan penambahannya itu mencapai 1,6 Trilyun, Totalitas APBD diperubahan 2021 saat ini mencapai 5,7 trilyun, Ucap Ketua DPRD kab. Bandung H. Sugianto usai memimpin Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Rabu 29 September 2021.
Menurutnya, Adapun sumber pendapatan yang sangat menonjol muncul dari kurang bayar pihak kementrian keuangan yang mencapai 256 Milyar, dan potensi kurang bayar dari pusat ini sudah terjadi sejak 2016.
” Artinya potensi yang didapat dari kurang bayar dari kementrian keuangan ini masih relatip besar untuk membiayai kegiatan kegiatan dalam APBD perubahan 2021 ini,” Ujar Kang Sugih sapaan akrab ketua DPRD kab. Bandung.
Kang Sugih menjelaskan, untuk penanganan bencana Non Alam ( covid 19 ) dan bencana alam, kita sudah menyiapkan di BTT sebesar 112 Milyar, terutama untuk penangan covid 19 hingga akhir Desember, apalagi saat ini kita ketahui bersama kita sudah memasuki musim penghujan, dan dikab. Bandung bila musim penghujan tiba selalu terjadi bencana alam rutin seperti Banjir dan lainnya, Terang Dia.
” Jadi Dengan dipersiapkannya Anggaran diharapkan dalam menanggulangi bencana baik bencana alam maupun non alam, asumsi ini kita ingin melihat penanggulangan atau Tanggap Darurat terhadap kejadian kejadian yang terjadi dimasyarakat bisa cepat dilakukan oleh pemerintah,”Harapnya.
” Jangan sampai kejadian sudah diprediksi, kejadian seperti apa kita tidak ada anggaran, oleh hal tersebut kita sudah menyiapkan untuk penangan bencana sebesar 112 milyar,” tegas Sugih.
Selain itu dalam Anggaran BTT, Didalamnya juga terdapat anggaran untuk Nakes, dan untuk target percepatan vaksin 80 % hingga akhir Desember 2021 aman, karena kita sudah menyiapkan anggaran hingga akhir Desember mendatang, papar Sugih.
Lebih Jauh Kang Sugih memaparkan bahwa Selain itu pula DPRD dan Banggar mendorong kuat bagi jaminan ketenagakerjaan, para pegawai Non ASN karena mereka sebagai PHL yang perlu perlindungan, bagaimanapun kinerja saat ini lebih dominan dipegawai Non ASN. Disamping itu untuk penyelamatan bagi masyarakat tidak mampu, DPRD sudah mensiasati ketika saat ini ketentuan SKTM tidak boleh dilakukan didaerah, Banggar telah mengambil sebuah langkah yang sangat tepat dan strategis, ” Yang dilakukan saat ini kita menyimpan Anggaran untuk penyelamatan masyarakat Tidak Mampu kita menyimpan di BTT,” sebagai solusi pelayan tetap dilayani bagi warga tidak mampu dan Anggaran sudah stanby seperti itu, Pungkas Ketua DPRD Kab. Bandung ( BR. 01 )
Discussion about this post