BANDUNG (BR).- Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan panwas akan menyikapi permasalahan yang ada, terutama di desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades.
Dia menyayangkan karena kegiatan tersebut dilaksanakan di hari kerja, ini tentu ada resiko yang harus dihadapi panitia, terutama ketidakhadiran mereka (Pemilih) di dalam menyalurkan aspirasi hak pilihnya.
“Tentu pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah apalagi di daerah, yang notabene mereka merupakan karyawan perusahaan swasta , ini perlu ada koordinasi apa bentuknya dispensasi bagi mereka yang bekerja di swasta, karena kalau secara logika mereka akan lebih memilih bekerja dari pada ikut mencoblos,”ucap Kang Sugih sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
Dikatakan Kang Sugih, oleh karenanya ini harus segera diantisifasi, point-point ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah jangan sampai dikemudian hari, ini akan menjadi permasalahan baru artinya mereka merasa tidak menerima aspirasi lantas misalkan dari calon yang tidak terpilih ada upaya untuk melakukan proses menggalang kekuatan itu ini juga akan jadi masalah kemudian.
“Karena itu kami mengingatkan kepada pemda, segera lakukan koordinasi dengan pihak-pihak swasta terutama yang akan menggelar pemilihan kepala desa, ” jelas Legislator Partai Golkar.
Menurut Kang Sugih, resikonya tingkat partisipasi masyarakat ke tempat pemilihan itu akan rendah dan kalau ini terjadi, nanti pasca pemilihan ini biasa yang tadinya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketika nanti, ada pihak tidak terpilih terus menggalang kekuatan, Dirinya yakin ini akan menjadi permasalahan bisa saja mereka diajak kerjasama untuk menggedor panitia supaya pemilihan ini ada langkah-langkah apakah pemilihan ulang.
“Ini perlu diantisipasi , kewaspadaan dini yang dilakukan oleh pihak terkait harus di lakukan supaya kita dikemudian pasca pemilihan tidak timbul masalah baru itu yang kami sikapi, “imbuhnya.
Kang Sugih menghimbau kepada masyarakat di desa yang akan melakukan pemilihan, ikuti kegiatan pesta demokrasi tingkat desa karena ini bagian dari memilih pemimpin di tingkat Desa yang nanti akan mengatur dan memimpin di desa sendiri.
“Persiapan yang relatif singkat ini saya sangat mengapresiasi kepada panitia termasuk Kepada Dinas Pemerintahan Desa ( DPMD) dengan sigap segera menggelar kegiatan pilkades yang nanti akan diselenggarakan bulan Oktober “.
Disinggung terkait Biaya Pelaksanaan Pilkades yang terkesan lambat, Kang Sugih menjawab Saya belum cek kaitan dengan anggaran pelaksanaan pilkades ini, kalau anggaran itu oleh Pemda dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2023 tentu point pentingnya adalah kita menunggu hasil evaluasi Gubernur, tapi kalau itu dianggarkan di APBD Murni 2023 itu sebenarnya tinggal mencairkan selama persyaratannya sudah memadai, Ungkapnya.
Tegas Kang Sugih, Pemda harus bersikap juga, perlu diberikan solusi jangan sampai panitia ini mencari dana-dana talangan akhirnya jadi sumber masalah juga, oleh karena nya ini mumpung ada waktu pemda harus segera bertindak melakukan langkah-langkah solutif di pemilihan pilkades. (BR.12/22/94)
Discussion about this post