Sabtu, 11 Oktober, 2025

Komisi D DPRD : Tidak Banyak Perubahan Pada Penerimaan Murid Baru 2025, Yang Harus Diperhatikan Jangan Ada Pungutan di Sekolah

Bandung (BR.NET).- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar mengatakan kick off penerimaan siswa baru TA 2025/2026 baru saja di Launcing Bapak Bupati Bandung, di Hotel Sutan Raja.Kamis (22/05/2025)

WAJIBDIBACA

” Tadi sudah di launcingkan oleh pak bupati bandung, tentunya harapan kita adalah bahwa penerimaan siswa baru ini sesuai dengan regulasi aturan apalagi di kabupaten Bandung sudah ada keputusan Bupati, tentunya ini sebagai bahan dasar dan kerangka hukum melangkah dalam penerimaan siswa baru” Tutur Cecep.

Kalau saya lihat, sistem PPDB ini hampir mirip dengan tahun sebelumnya hanya bedanya dulu sistem Zonasi ada Empat Level dalam penerimaan ini dari zonasi diganti jadi domisili kemudian yang Aprimasinya tetap kemudian yang prestasi nya tetap ada, kemudian yang jalur perpindahan pekerjaan atau dinas itupun ada,jadi nampaknya ini tidak jauh dari sistem yang kemarin,ada persyaratan umum dan khusus bagi calon peserta didik yang akan masuk dalam pendidikan baik TK,SD,SMP.”ucapnya

Lanjut Cecep Hanya satu yang tadi, saya sepakat yang disampaikan oleh pak Bupati ini harus kita pegang semua, tidak ada pungutan uang apapun dalam penerimaan siswa baru pada Tahun ini.

Ini harus semua diawasi,dan rekan rekan media segera laporkan pada komisi D atau kepada pihak yang lain ketika ada pungutan apapun didalam penerimaan siswa baru tersebut, Tandasnya.

Tadi disampaikan,pak bupati bahwa kita ini antara keluaran siswa SD dengan penerimaan dari sekolah SMP kita belum merata,jadi 8 Zonasi yang kita lihat di tampilan yang disampaikan oleh Pa Kadisdik bahwa pemerataan jumlah siswa yang keluar dari SD yang akan masuk ke SMP belum rata, sehingga disini ada beberapa zonasi yang kurang merata, akhirnya disitu masyarakat berpikir Negeri Maindeed

Nah ini yang membuat gejolak dalam PPDB, kenapa masyarakat negeri Maindeed atau berpikirnya sekolah negeri (kajeun kumaha,Kajeun Nyocok)Ini yang salah, Mengapa?kadang negeri sudah dipasok dengan biaya operasional yang penuh, sedangkan swasta meski mendapatkan Bos,ini belum penuh.

Sehingga swasta didalam proses pembelajaran masih dia menerima atau dia masih memberlakukan pembayaran uang bulanan atau uang lainnya, sehingga masyarakat tidak mau untuk membayar dan dia berbondong bondong masuk ke sekolah negeri karena menghindari sekolah swasta yang memang ada beban uang yang harus dibayarkan setiap bulannya, Jelas Kang CS Sapaan akrab Cecep Suhendar.

Harapan saya harus bareng, Pemerintah pun harus memperhatikan itu, artinya pemerataan jumlah sekolah negeripun ini harus mengimbangi dengan jumlah siswa yang keluar dari SD tersebut.

Bahwa orangtua pun jangan berpikir bahwa sekolah itu hanya negeri, swasta pun sebenarnya sudah sama dengan adanya biaya operasional sekolah semua ditanggung dan saya yakin banyak juga sekolah sekolah yang berprestasi termasuk sekolah swasta” Ujar Legislator Partai Golkar. ( Gum )

Berita Selanjutnya

Discussion about this post

KOLOM