JAKARTA (BR).- Percepatan penyaluran Dana Desa 2018 terus digenjot pemerintah. Keseriusan tersebut ditunjukkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan mengumpulkan para bupati dan wali kota seluruh Indonesia dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tersebut.
“Tolong percepat penyaluran dana desanya, paling tidak 7 hari disalurkan ke desa setelah dari pusat cair ke daerah,” kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Dengan cepatnya penyaluran dana desa, maka pembangunan dengan menggunakan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan. Menteri Eko mengingatkan agar 30% dari pengerjaan proyek Dana Desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjutnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, wali kota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan dana desa meningkat dari 83% menjadi 99%. Kepala daerah telah membuktikan bisa mencetak sejarah baru,” ujarnya sebagaimana dilansir sindonews.com.
Menurut Menteri Eko, program Dana Desa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Dana Desa dapat ditambah tergantung kesiapan penyerapan pemerintah desa.
“Tahun depan Presiden menghimbau untuk dinaikkan (Dana Desa), apakah desa-desa siap?,” tanya Menteri Eko yang langsung dijawab dengan “Siap” oleh para peserta yang hadir.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, untuk mencairkan Dana Desa tahap pertama dari KPPN ke kas daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan dua dokumen, yaitu Peraturan Daerah terkait APBD dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang rincian penggunaan dana desa. Boediarso melanjutkan, jika dalam waktu tujuh hari dari kas daerah ke desa tidak dicairkan, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan akan ada sanksi.
“Kita akan evaluasi. Jika dari kas daerah ke desa belum cair maka ada sanksi penundaan DAU dan BPH pada bulan Juni,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, penyaluran Dana Desa tahap kedua dari kas negara ke daerah cukup dua persyaratan. Pertama, penyampaian laporan realisasi penyaluran dana desa dari kas daerah ke kas desa tahun 2017. Kedua, laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2017. ***
Discussion about this post