Sumedang (BR.NET).- Menjelang berakhirnya tahun ajaran 2024/2025, pihak SMPN 9 Sumedang diduga menarik pungutan uang perpisahan. Pasalnya, pada rapat Komite Sekolah yang digelar di Kampus SMPN 9 Sumedang (24/2), kembali orang tua siswa kelas VII hingga kelas IX mengeluhkan wacana biaya perpisahan siswa.
“Kami keberatan atas adanya pungutan uang perpisahan tersebut, karena bukan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah,” keluh orang tua siswa yang enggan di sebut jati dirinya, kepada bandungraya net, usai mengikuti Rapat Komite Sekolah.
“Apabila kegiatan perpisahan atau wisuda dilakukan dengan cara sekolah dan komite memungut uang, pungutan uang itu termasuk tindakan maladministrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Mengingat hal tersebut, imbuhnya, pihak orang tua siswa selalu mengalah, bahkan dulu terkait rincian biaya seragam pun tidak ada transparansi dan tidak diberikan kwitansi sama sekali.
“Pas kita nanya rinciannya, malah dianggap kepo. Jelang akhir tahun ajaran malah tambah kacau, kelas IX dibebani biaya perpisahan sebesar Rp 300.000,- per siswa,” paparnya.
“Rapat mulai memanas, ketika untuk meringankan beban biaya perpisahan kelas IX, kelas VII dan VIII harus bayar Rp.50.000,- per siswa. Karena sempat ricuh dan menimbulkan pro-kontra, akhirnya pada rapat kedua (25/2), kesepakatan dibatalkan,” tuturnya.
Ditemui bandungraya.net, saat usai membuka Rapat (Selasa, 25 Pebruari 2925), Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Sumedang, Jatnika Pria Utama, S.Pd., M.Pd, menegaskan bahwa sedari awal tidak menyetujui sumbangan untuk biaya perpisahan.
“Awalnya saya nyatakan di SMPN 9 ini tidak ada kegiatan perpisahan. Tapi anak-anak memohon diadakan acara perpisahan. Masa kakak-kakak kelas saya setiap tahun ada perpisahan, sekarang tidak. Saya tiga tahun sekolah disini, ketika tamat ingin ada kenang-kenangan,” ungkapnya.
Dikatakan, intinya pihak sekolah jauh-jauh hari (sebelum kang Dedi Mulyadi memberikan statement) kita berkomitmen tidak memprogram kegiatan karya wisata dan ingin membuat kebijakan yang tidak membebani orang tua.
“Termasuk untuk saat ini, saya tidak akan melaksanakan kegiatan perpisahan. Namun karena tuntutan dari siswa, berjaga-jaga seandainya sekolah mengadakan kegiatan perpisahan kami punya ide mau seperti apa. Karena beban orang tua pada akhir tahun tentu banyak pengeluaran, hingga masuk lagi ke jenjang sekolah berikutnya,” terang dia.
Menurutnya, pada rapat kemarin telah disepakati oleh orang tua siswa kelas VII dan VIII mau ikut membantu beban biaya perpisahan kelas IX. Sehingga itu rencananya akan bergulir setiap tahunnya.
“Tapi hari ini, saya membuat keputusan berubah menyampaikan pembatalan kegiatan perpisahan sesuai keputusan MKKS, semua kepala sekolah sepakat untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perpisahan. Apabila ada yang sudah memberikan sumbangan akan dikembalikan dan yang belum di stop,” ujarnya.
“Mudah-mudahan semua pihak memahami dan mengerti kegiatan perpisahan ini. Meskipun tidak dianggarkan prosesinya, tentu tidak akan mengurangi makna dari kelulusan anak,” ditambahkan Jatnika. (Gani)
Discussion about this post