BANDUNG (BR).-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung baru saja meraih penghargaan atas keberhasilannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional. Bagi Penjabat Sementara Wali Kota Bandung Muhamad Solihin, prestasi tersebut merupakan penanda bahwa Pemkot Bandung telah melaksanakan pemerintahan dengan akuntabel dan kinerja yang baik.
“Alhamdulillah penghargaan ini melengkapi 324 prestasi yang telah diraih Kota Bandung, termasuk dalam hal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterima Kota Bandung dengan predikat A untuk yang ketiga kalinya,” ungkap Solihin usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu (2/5/2018).
Kendati begitu, Pemkot Bandung tak boleh berpuas diri, sebab tantangan hari ini semakin berat seiring dengan tuntutan perubahan zaman. Pemerintah daerah wajib terus berinovasi agar bisa menyelenggarakan pemerintahan yang semakin melayani masyarakat.
Hal itu pula yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah kepada seluruh kepala daerah. Solihin pun sepakat bahwa inovasi telah menjadi nafas yang harus selalu ada di dalam tubuh pemerintah.
“Setiap kepala daerah harus memerintahkan semua aparatnya untuk berinovasi dalam segala hal. Inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan, selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku akan dilindungi Undang Undang,” katanya.
Disampaikannya, Pemkot Bandung selalu mendorong aparatur pemerintahan untuk terus melahirkan inovasi yang bisa mereformasi birokrasi. Tujuannya agar rantai birokrasi semakin pendek, pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih dekat dengan masyarakat.
Inovasi di daerah, menurutnya, bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan, tetapi juga bisa meningkatkan daya saing daerah serta gerbang menuju kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.
“Jangan pernah lelah untuk berinovasi. Perpendek jalur birokrasi, perlancar perijinan. Kalau tidak, kita akan semakin kalah dengan negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung diterjemahkan menjadi berbagai wujud. Dengan semangat desentralisasi, salah satu program unggulan pemerintah kota adalah hadirnya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang telah berlangsung selama empat tahun.
Melalui PIPPK, pembangunan tidak lagi disentralisasi di tingkat kota, melainkan juga tingkat kewilayahan di setiap RW dan kelurahan. Beberapa kewenangan wali kota yang bersifat wilayah juga telah dilimpahkan kepada para camat.
“Kita harus terus berpikir ke depan, mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melahirkan kebijakan yang melebihi harapan,” tegas Solihin. (HERI)
Discussion about this post