SOREANG (BR).- Rencana dan wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggratiskan Iuran sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP) yang saat ini masih dilakukan oleh pihak SMA / SMK Negeri yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, mendapatkan tanggapan berbagai pihak.
Seperti halnya dari Anggota DPRD kab. Bandung yang sekaligus Calon Ketua DPRD kab. Bandung dari Fraksi Partai yang berlambangkan Pohon Beringin ( GOLKAR) H. Sugianto pada bandungraya. net menuturkan bahwa kalau gratis untuk para siswa miskin saja itu merupakan program lama, pada waktu SMA / SMK diwilayah kordinasi ada di kabupaten Bandung, jauh hari sebelumnya Pemkab Bandung sudah menyalurkan BSM, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kemudahan akses pendidikan, pemerataan jumlah siswa, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan berikan penghargaan yang layak bagi tenaga Honor yang setia untuk mengajar, dan Yang tidak kalah penting, pendidikan moral atau ahlak kini harus lebih utamakan, jelas Kang Sugih.
“Pendidikan gratis bukan hanya jargon politik tapi kualitas ahlak dan moral siswa lebih utama menghadapi tantangan zaman global. Dekatkan fasilitas pendidikan Ditunjang dengan kualitas tenaga pendidik, perkuat dengan pendidikan agama secara nyata, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Sedangkan salah seorang Tokoh Pendidikan kab. Bandung, Prof. Dr. H. Toto Sutarto Gani Utari M. Pd mengatakan bahwa ini adalah mimpi rakyat yang sudah lama sejak kampanye Aher periode pertama, ada seorang dosen yang berpendapat bahwa ini jangan jadi mimpi di siang bolong maksudnya hanya wacana untuk meningkatkan popularitas.
” Kemudian, pendapat dosen LPTK lainnya harus dipikir matang apa saja yang digratiskan sesuai dengan kemampuan pemprov. terutama untuk SMK karena alat alat praktikum di SMK sangat mahal dan disiplin SMKnya masing masing berbeda, tidak ada SMK yang Alat praktikumnya murah, ” jelas Toto.
Ulas Toto, ” Gubernur harus minta pendapat general untuk hal ini dan jangan mengandalkan stap ahli dan disdik Provinsi saja. Bahkan meminta pendapat pada ahli pendidikan secara general di hal lain juga harus dibiasakan oleh gubernur agar memperoleh hasil yang positif dan maksimal karena pendidikan ini kunci dari kemjuan dan keberhasilan daerah, ingat yg membangun karakter bangsa ini adalah pendidikan “.
Lebih Jauh Prof. Dr. H. Toto Sutarto Gani Utari M. Pd menuturkan agar Gubernur Jawa Barat H. Ridwan Kamil, terlebih dahulu bisa
1. Lakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan sekolah secara matang dan komprehensif, selama ini banyak hal hal yang tidak tercover oleh sekolah, sehingga kalau sekolah melakukan usaha usaha kreatip yang melibatkan banyak pihak termasuk komite sekolah tidak mendapat tangtangan, karena masyarakat menganggap itu bagian yang harus digratsiskan.
2. Urusan pendidikan termasuk tanggungjawab masalah keuangan kembali kepada UU no 20/2003 saja bahwa.itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tinggal bagaimana mengaturnya karena masyarakat punya kemampuan yang berbeda beda sehingga semuanya dapat berpraranserta secara berkeadilan., paparnya.
Hal lain sampaikan Wkl. Ketua DPRD kab. Bandung H. Yayat Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra menurutnta sangat berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang akan membebaskan SPP SMA/SMK Negeri,, namun sangat disayangkan kenapa siswa/siswi yang bersekolah di Swasta tidak bisa menikmati sekolah gratis seperti teman temannya di sekolah Negeri.
“Siswa sekolah swasta pun merupakan anak bangsa yang ada di wilayah Jawa Barat, untuk itu diharapkan bapak Gubernur pun dapat memikirkan keberadaan siswa yang berada disekolah Swasta untuk ke depan tidak ada perbedaan dan kesan Dikotomi antara sekolah swasta dan Negeri karena semua adalah generasi muda yg berasal dari Jawa Barat merupakan harapan dan Generasi penerus bangsa,” ujar Yayat. (BR. 01)
Discussion about this post