JAKARTA (BR).- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan bakal menerjunkan tim khusus untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara di 17 provinsi dan 10 kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak 2018.
Asisten Deputi III Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Tedi Rustendi mengatakan ke-27 wilayah itu sangat menjadi perhatian karena dianggap rawan konflik dan kecurangan dalam pilkada serentak.
“Desk pilkada di Polhukam akan mengirim tim pemantau berdasar titik rawan. Kami juga membuat posko pilkada di Polhukam untuk mengawasi bersama kementerian/lembaga lainnya,” ujar Tedi dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Senin (25/6).
Dikutip bandungraya.net dari CNNindonesia.com, Tedi menjelaskan 17 provinsi yang dipantau itu di antaranya Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara sepuluh kabupaten/kota di antaranya yakni Magelang, Empat Lawang, Bogor, Pidie Jaya, dan Tangerang.
Tedi memastikan kebutuhan logistik saat pelaksanaan pilkada di seluruh wilayah sudah terpenuhi secara keseluruhan.
“Yang penting logistik harus dipenuhi penyelenggara, KPU siap, Bawaslu mengawasi, dan pengamanan dari polri/TNI,” katanya.
Pemungutan suara pilkada serentak 2018 akan digelar pada Rabu (27/6) besok. Ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, antara lain di 17 provinsi, 39 kota, serta 115 kabupaten. (Wing)
Discussion about this post