Rancabali, (BR.NET) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Dialog Terbuka bersama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) se-Dapil I di Dusun Strawberry Walini, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Sabtu (13/9/2025). Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus PKB dan petugas Puskesos dari seluruh desa se-Dapil I, dengan tujuan memperkuat sinergi dalam pelayanan sosial kepada masyarakat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap keberadaan Puskesos. Menurutnya, Puskesos merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kami berharap seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB mulai memikirkan nasib para Puskesos di lapangan. Mudah-mudahan melalui dialog yang dimulai dari Dapil I ini kita bisa menyimpulkan langkah bersama, terutama dari sisi anggaran, agar Puskesos semakin kuat dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Fraksi PKB dari Dapil I, Hadiat, S.Pd. Ia menegaskan kesiapan Fraksi PKB untuk menampung aspirasi dan mencari solusi dari berbagai kendala yang dihadapi petugas Puskesos. “Kami akan berupaya mencarikan jalan keluar terbaik, baik terkait pendampingan masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan, pengurusan administrasi layanan kesehatan, maupun pendampingan sosial lainnya. Puskesos tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menutup kegiatan, Hj. Renie Rahayu Fauzi menegaskan komitmen PKB untuk terus hadir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penguatan Puskesos. “Puskesos adalah ujung tombak pelayanan sosial di desa-desa. Maka, Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Bandung siap memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas layanan Puskesos. Semua ini demi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, agar mendapatkan hak dan pelayanan yang layak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Renie juga menghimbau Puskesos agar lebih teliti dalam mendata dan memvalidasi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang statusnya nonaktif akibat perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kami minta Puskesos benar-benar memastikan data di lapangan. Jangan sampai ada warga miskin yang seharusnya berhak mendapat jaminan kesehatan justru terputus kepesertaannya hanya karena persoalan administrasi. Validasi yang akurat akan menjadi kunci agar masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Dalam dialog ini juga terungkap sejumlah kendala yang kerap dihadapi Puskesos, mulai dari keterbatasan anggaran operasional, kurangnya tenaga pendamping, hingga akses informasi yang sering terlambat diterima dari pusat. Kondisi tersebut membuat sebagian petugas Puskesos bekerja dengan keterbatasan fasilitas, namun tetap dituntut cepat dalam merespon aduan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah agar fungsi Puskesos berjalan maksimal.
Melalui forum ini, PKB berharap terbangun pemahaman bersama bahwa keberhasilan pelayanan sosial di tingkat desa sangat bergantung pada kekuatan Puskesos. Dengan adanya dukungan politik, kebijakan, serta anggaran yang memadai, Puskesos diyakini mampu menjadi solusi nyata dalam mempercepat penanganan persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung, pungkas Renie. (Heri)
Discussion about this post