Bandungraya.net – Bandung | Pemerintah didesak lebih transparan dalam menyampaikan data temuan kasus-kasus varian mutasi virus SARS-CoV-2, yang sudah teridentifikasi di sejumlah daerah di Indonesia.
Desakan tersebut muncul dari sejumlah anggota organisasi profesi dokter di Indonesia. Menurut mereka, transparansi itu perlu dilakukan supaya publik memahami secara penuh pemetaan wilayah varian agar lebih waspada.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Bhakti Pulungan, mengatakan, pemerintah daerah juga dapat memiliki sikap untuk menentukan kebijakan antisipatif selanjutnya.
“Sebetulnya dari WHO [Badan Kesehatan Dunia], negara harus transparan setiap Minggu Whole Genome Sequence (WGS) baru harus dipaparkan. Seharusnya di kita WGS tiap daerah tiap minggu dipaparkan, jadi orang tahu, seperti Jakarta ada varian ini, Kudus juga begitu,” kata Aman dalam acara daring, Jumat (18/6/2021) dikutip dari cnnindonesia.com.
Sementara di Indonesia, kata Aman, anjuran WHO itu belum dilakukan, karena kondisi laboratorium yang terbatas. Sejauh ini sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong ‘Variant of Concern (VoC)’ per data terakhir per 13 Juni 2021, dengan total sebanyak 1.989 sampel warga yang diperiksa.
Aman meminta agar laboratorium untuk tes WGS diperbanyak di setiap daerah. Dengan demikian pemerintah dapat memberikan informasi perkembangan secara berkala setiap pekannya.
“Laboratorium kita tidak sampai 10, tidak semua provinsi ada. Jadi kita seperti berjalan dalam gelap atau mata tertutup untuk mendeteksi masalahnya apa,” ujarnya.
Discussion about this post