Bandung (BR).- Proses penyaluran Bantuan melalui PT. Pos Giro menimbulkan pertanyaan dilapangan, hal tersebut muncul dari jajaran pemerintahan baik di Desa maupun Kecamatan.
Seperti diutarakan salah seorang Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung yang enggan disebutkan Jati dirinya secara jelas, yang berinisial ( AH) mengatakan pihaknya sangat mempertanyakan apakah dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), PKH, dan BLT BBM, pihak PT. Pos Giro tidak memiliki Post Operasional.?
Pasalnya pada pelaksanaan pembagian dan penyaluran yang diselenggarakan di Kantor Desa kerap menimbulkan biaya operasional yang harus ditanggung oleh Pemerintah Desa, Ujarnya diruang Kerja AH, Senin 5 Desember 2022.
Dikatakan AH, biaya yang muncul dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di Kantor Desa diantaranya Biaya Konsumsi, Biaya Keamanan, serta Biaya Kebersihan lokasi yang dijadikan tempat penyaluran Bantuan.
” Bila memang pihak PT. POS GIRO tidak memiliki dan tidak mengeluarkan Post untuk Biaya Operasional kegiatan tersebut sebaiknya Biarkan para KPM datang mengambil dan mencairkan langsung Bantuan yang disalurkan PT. POS GIRO, ke kantor Pos Giro” Ungkap Kepala Desa.
Dan menurutnya, itu akan lebih aman bagi Pemerintah Desa serta tidak harus menanggung beban yang muncul pada kegiatan tersebut, disamping itu Lebih aman pula bagi para KPM dari indikasi Pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Paparnya.
Hal senada disampaikan salah seorang petugas kecamatan, menurutnya bila pelaksanaan penyaluran Bantuan baik BLT, BPNT, maupun PKH kerap menimbulkan biaya yang harus dipikul oleh pihak Pemerintah kecamatan, pertanyaanya apakah Pihak POS GIRO tidak memiliki dan mengeluarkan Post untuk operasional penyelenggaraan kegiatan itu,?. Ujarnya.
Lain halnya yang disampaikan salah seorang Kepala dikecamatan Rancabali kabupaten Bandung, yang mengaku bahwa untuk pelaksanaan penyaluran melalui Pos GIRO yang didapat oleh pihak Desa adalah untuk biaya kebersihan sebesar Rp. 100 ribu rupiah saat pencairan dan penyaluran dilaksanakan, Jelasnya.
Berkenaan dengan hal itu saat dihubungi Kepala Cabang PT. Pos Giro Soreang Hj. Ajeng melalui pesan singkat whatApp balik bertanya ” kades mana saja, biar saya cek secara internal “.
“Saya harus tau kades mana supaya saya crosschek, Ada 32 kecamatan di Kab Bandung devinisi banyak itu berapa desa dan kecamatan yang mengeluhkan hal itu,”tegas Dia. (BR. 01)
Discussion about this post