Bandung Barat (BR) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan pentingnya program pemberdayaan masyarakat agar terwujud kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan pada acara Penyaluran Bantuan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Sabtu (24/12/2022) di GOR Desa Tani Mulya, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sambutannya, Ace menyinggung soal rencana Pemerintah yang akan mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun depan. Dengan begitu, berbagai program bantuan sosial dalam penanganan Covid 19 akan dihapus pula.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini diumumkan tidak lagi pandemi. Penularan sudah mulai menurun. Angka kematian juga menurun. Kalau sudah diumumkan, tidak ada aturan memakai masker”.
“Konsekuensinya, ada program bantuan sosial yang akan dikurangi. Program bantuan sosial untuk menangani dampak pandemi, akan dicabut. Seperti bantuan BLT Covid 19”.
“Tapi bagi yang penerima PKH, tetap akan jalan. BPNT akan tetap jalan juga. Ada atau tidak pandemi, bantuan itu (PKH dan BPNT) masih tetap berjalan”, demikian jelas Ace.
Selanjutnya, Ace menyebut bahwa Pemerintah harus meningkatkan berbagai program pemberdayaan. Hal ini bertujuan untuk kemandirian ekonomi masyarakat.
“Saya terus dorong program pemberdayaan sehingga masyarakat tidak bergantung bantuan dari Pemerintah”, lanjut Ace.
Dalam acara itu, Ace menyalurkan bantuan berupa sembako dan alat bagi penyandang disabilitas. Bantuan alat bagi menyandang disabilitas yang disalurkan antara lain kursi roda dan tongkat.
“Kami di Komisi VIII DPR RI selalu mendorong program bagi masyarakat yang mengalami disfungsi fisik, agar mendapatkan alat bantu. Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, sebagai wakil bapak ibu di Jakarta, sengaja saya datang kesini, dalam rangka menyerap aspirasi, juga menyalurkan bantuan sosial bagi bapak ibu sekalian. Pemerintah terus hadir membantu masyarakat. Dengan program seperti ini”, kata Ace.
Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Iri Sapria, dalam sambutannya mengatakan bahwa Sentra Wyata Bandung saat ini tidak hanya melayani masyarakat penyandang disabilitas, tetapi juga orang dengan gangguan kesehatan mental atau yang sering disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia menuturkan salah satu program yang dilaksanakan adalah bebas pasung.
Acara penyerahan bantuan itu juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Sunarya, Kepala Desa Tani Mulya dan tokoh masyarakat. (BR.22)
Discussion about this post