Sumedang (BR).- Pemkab Sumedang bekerja sama dengan Badan pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yakni di Aula Tampomas, Sabtu 8 April 2023.
Adapun, workshop secara resmi dibuka oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan diikuti para kepala perangkat daerah, Camat serta 270 orang Kepala Desa baik secara langsung maupun Daring.
Bahkan, kegiatan ini melibatkan narasumber dari Komisi XI DPR RI, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, KPPN Sumedang dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
Disampaikan Koordinator Pengawas BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Risnandar, workshop bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai Pemda dan para perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
Selain itu, pelaksanaan workshop juga dilatarbelakangi pula oleh perlunya upaya pengawalan dan pengawasan kolaboratif atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Kegiatan ini, bertujuan mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan keuangan desa agar transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan SDM di desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Dony memandang workshop tersebut sebagai sebuah ikhtiar agar Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ini ikhtiar kita bersama agar Dana Desa dikelola dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Dony.
Apalagi, sambungnya, saat ini Sumedang memiliki SAKIP Desa dengan berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja dengan menyasar terhadap tiga indikator utama atau IKU.
“IKU nya ada tiga yaitu menurunkan kemiskinan dan stunting serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Inilah sebuah inovasi yang alhamdulillah telah menjadikan Sumedang pelayanannya menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (BR-10)
Discussion about this post