Bandung ( BR. NET) Berkaitan dengan masih banyaknya warga Kabupaten Bandung, yang tidak mengetahui akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung Periode 2024-2029.
Padahal tahapan demi tahapan sudah dilalui pihak Paslon dan KPUD Kab. Bandung, hingga hari ini para pasangan Calon mulai masuk tahapan Kampenye Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Ketidak tahuan warga Kab. Bandung tersebut mendapatkan tanggapan pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung Prof. Dr. H. Asep Sumaryana M. Si.
Menururtnya, berbagai faktor bisa menjadi penyebab ketidaktahuan warga Kabupaten Bandung baik yang diperkotaan maupun dipelosok, diantaranya seperti kita ketahui bahwa Luas wilayah kabupaten bandung tidak hanya perbedaan kondisi wilayahnya, namun juga keterjangkauan dan akses yang bisa ditempuh secara fisik maupun teknologi komunikasi, Tutur Asep Sumaryana. .
” Dampak informasi bisa tidak cepat diterima oleh masyarakat kab Bandung “.
Dikatakan Pakar Kebijakan Publik UNPAD ini, Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, Pemerintahan serta sosial yang ada pun telah mulai bergeser sehingga hal hal yang tidak menyentuh kepentingannya bisa diabaikan dengan sendirinya.
Hal demikian bisa menunjukkan jika pengetahuan akan siapa bupati dan kapan pilkada dilaksanakan bisa diabaikan oleh sebagian anggota masyarakat bila tidak menyentuh kepentingannya, Ungkap Asep Sumaryana yang akrab disapa Kang Asum ini.
Menurut Kang Asum, Kinerja aparatur kewilayahan pemerintah juga turut berperan dalam situasi dan kondisi seperti itu, dengan jaringan sampai ke erte, erwe dan juga lembaga kemasyarakat lainnya, informasi mengenai pemerintah serta tugas dan figur pimpinannya mestinya terkomunikasikan kepada mereka, Ulas Kang Asum.
” Bila tidak, berarti aparat kewilayahan tersebut belum menjangkau aspek tersebut. Apakah hal itu karena keengganan atau karena tumpukan pekerjaan lain yang diterimanya sehingga hal seperti itu tdk terekam di benaknya ” Ungkap Kang Asum.
Dan ini tidak menutup kemungkinan, atau Boleh jadi dalam menjelang pilkada, KPU menjadi aktor penting untuk mensosialisasikan event penting tersebut. Bahkan melalui bawaslu dan para petandang pun bisa turut menginfokan momen penting tersebut. Koordinasi dan kobsokidasi seperti itu tampaknya belum digarap secara cerdas sehingga harus kerja lebih keras lagi dan kenggunakan sejunlah media yabg dapat sampai dan diketahui oleh masyarakat, khususnya para pemilihnya, Cakap Kang Asum.
Menurut Asep Sumaryana, Boleh jadi ada anggapan dari para pihak terkait bahwa pilkada masih jauh dan fokus pada pengundian no urut cabup, namun dalam sebuah organisasi pasti ada elemennya yang bertugas mensosialisasikan tahapan pilkada yang harus diketahui masyarakat termasuk pembentukan kpps, pps serta tps. Dengan demikian ada unit kerja dalam KPU yang harus dioptimalkan kinerjanya agar semuanya bergerak menuju tanggal 27 nopember 2024 secara sinergis.
” Bila tidak boleh jadi akan jauh dari harapan masyarakat itu sendiri, ” Tukas Prof. Asep Sumaryana. ( Awing )
Discussion about this post