Sumedang (BR.NET).-Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli tegaskan optimalisasi SPBE dalam acara Rakor Pengelolaan Retribusi Daerah dan Bimtek Online Retribution System (ORS) yang digelar Bapenda Kabupaten Sumedang, yakni di Shappire City Park Sumedang, Rabu (15/5/2024).
Dalam sambutannya, Pj Bupati menyebutkan jika Sumedang merupakan percontohan retribusi dengan menggunakan sistem aplikasi elektronik.
“Urusan retribusi pajak daerah ini, Pemda perlu mengoptimalkan di dalam cara menghimpunnya dan mengolahnya,” ucapnya.
Bimtek ini diantaranya, sambung Yudia, ingin memastikan kepada 11 SKPD sebagai penghasil retribusi di Sumedang untuk sama-sama sepemahaman dan sama-sama langkahnya.
“Mengapa? Karena Sumedang ini perlu meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak untuk bisa melakukan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur dan pembangunan publik itu tidak lain dari PAD kita ini,” ungkap Yudia.
Ia berharap dengan kegiatan ini, dapat dijadikan pendongkrak PAD Kabupaten Sumedang, sehingga dapat terus melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Sumedang.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang menyoroti terkait piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa yang dinilai cukup besar.
Dijelaskan Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, Rohana mengatakan upaya menyikapi tunggakan PBB di desa-desa tersebut, pihaknya sudah koordinasi dengan bidang penagihan.
“Kami mengevaluasi dan klarifikasi sekaligus memonitor soal tunggakan pajak tersebut. Dan masih mengklarifikasi beberapa desa yang memang tunggakannya cukup besar,” paparnya.
Bapenda berkoordinasi dengan Inspektorat bekerjasama dalam rangka meningkatkan penyelesaian piutang ini. Bahkan pihaknya pun memonitor apa saja permasalahan yang ada di desa tersebut.
“Ya, apakah masalahnya berkaitan dengan data atau dengan lain-lainnya? Biasanya desa-desa yang jumlah tunggakannya cukup besar ada di wilayah Sumedang Barat,” kata Rohana.
Menurutnya, sosialisasi terhadap wajib pajak terus digeliatkan. Bapenda membuat Tim monitoring terkait dengan penyelesaian piutang PBB.
“Seluruh anggota tim melakukan monitoring dan evaluasi terkait apa saja permasalahan yang ada di lapangan. Dari tim inilah, kita bisa mengambil kesimpulan apa saja permasalahan yang harus diambil di lapangan,” tandasnya.
“Semoga bisa cepat terurai, karena persoalan piutang PBB didesa cukup besar. Dan kita dalami apakah permasalahan ada di petugas, ada di wajib pajak atau ada didata? Itu yang menjadi keinginan Bapenda dalam rangka penyelesaian masalah piutang PBB,” ditambahkan Rohana. (Gani)
Discussion about this post