Soreang (BR).- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sudah menerima laporan wilayah yang saat ini mengalami bencana alam kekeringan, yakni di 24 Kecamatan dan 75 Desa. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan ini, upaya melalui distribusi air bersih pun terus dilakukan oleh BPBD.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, H. Akhmad Djohara mengatakan, status siaga darurat kekeringan sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, terhitung sejak 23 Agustus hingga 31 Oktober 2018 mendatang. Saat ini pun, puncak kekeringan tengah terjadi hampir disemua Kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Dengan armada yang ada, alhamdulillah kami masih bisa mendistribusikan air bersih ke beberapa daerah yang mengalami kekeringan. Distribusi air bersih 325 ribu liter pun sudah dilakukan untuk 11.717 Kepala Keluarga dan 49 ribu jiwa. Dan yang lainnya harap bersabar yang belum terlayani, menunggu giliran untuk kebutuhan air,” ujar Akhmad Djohara saat ditemui di Kantor BPBD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (9/10/2018).
Menurut kang Adjo , tak hanya di danau seperti Situ Cipanunjang dan Situ Cileunca di Kecamatan Pangalengan saja, yang mengalami penyusutan debit air. Namun, hampir disemua wilayah yang ada di Kabupaten Bandung pun, saat ini tengah mengalami kekurangan air bersih.
“Karena ini kemarau panjang, biasanya memasuki bulan Oktober sudah mulai turun hujan. Kemarin-kemarin sempat turun hujan, tapi belum berdampak terhadap stok air lebi tinggi, tapi gejala kekeringan masih terus meluas,” ungkapnya.
Pemkab Bandung pun akan melihat situasi ini hingga 30 Oktober mendatang. Saat ini, wilayah yang paling parah terdampak bencana kekeringan ada di Kecamatan Baleendah dan Arjasari.
“Berdasarkan perkiraan BMKG, awal November nanti akan mulai masuk musim penghujan. Semoga perkiraan tersebut benar, sehingga stok air di rumah-rumah warga akan pulih lagi. Tapi, sejauh ini stok air untuk masyarakat masih aman,” katanya.
Pihaknya pun mengimbaau kepada warga yang membutuhkan distribusi air bersih, untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat, agar segera mengajukan surat kepada BPBD Kabupaten Bandung. “Insya Allah kami akan segera kirim air bersih, disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan warga melalui Pemerintah Desa,” katanya.
Adjo menambahkan, sejauh ini baru ada tujuh unit armada untuk mendistribusikan air kepada warga, satu dari BPBD, satu Disperkimtan, satu dari Dinsos, satu PMI dan dua unit dari PDAM Tirtaraharja.
“Jumlah armada yang ada ini sebenarnya masih kurang, idealnya 10 unit. Tapi tidak hanya air bersih saja yang harus diperhatikan pemerintah dan stakeholder lainnya, sarana daan prasarana lain yang dibutuhkan warga juga perlu diperhatikan. Seperti wadah torn air, penampungan air, mesin pendorong dan pipa hingga 100-500 meter di setiap tempat,” pungkasnya. (BR.01)
Discussion about this post