Sumedang (BR).- Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati H. Erwan Setiawan menghadiri Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa se-Kabupaten Sumedang, yakni di Pendopo IPP Setda Sumedang, Rabu 23 Maret 2022.
“Pada Tahun 2020 JDIH Kabupaten Sumedang mendapat peringkat ke-7 dan Tahun 2021 peringkat ke-4 pada JDIHN Award. Saya harapkan Tahun 2022 JDIH Kabupaten Sumedang menjadi juara yang pertama,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati pun berucap terima kasih kepada Bagian Hukum Setda yang telah menyelenggarakan JDIH di lingkungan Pemkab Sumedang.
“Saya harap kegiatan ini bisa mejadi referensi dan bekal kita dalam menjalankan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di SKPD masing-masing yang diharapkan mendapatkan output dan outcome yang jelas,” tuturnya.
“JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Semoga, kegiatan ini menjadi wahana untuk optimalisasi pengelolaan JDIH di lingkungan Pemkab Sumedang,” jelasnya pula.
Hal serupa diungkapkan Wabup, bahwa JDIH Kabupaten Sumedang merupakan anggota JDIH Nasional yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang.
“Sebagaimana dijelaskan peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang pengelolaan JDIH, JDIH Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk mengelola dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Pemkab Sumedang dalam rangka memberikan layanan secara cepat, tepat dan akurat,” ujarnya.
Sehingga, tambah dia, tujuan lainnya ialah mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat dan anggota JDIH serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai wujud ketata pemerintahan yang baik.
“Pada akhir Desember 2021 lalu, saya sendiri hadir langsung menerima penghargaan tersebut dari Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta. Saya harap dengan diraihnya penghargaan ini, menjadi motivasi bagi JDIH Sumedang agar dapat mempertahankan prestasi dan mampu melampauinya menjadi terbaik pertama di tingkat nasional,” ungkapnya.
Terakhir, Wabup meminta kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya.
“Sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya di satuan kerja masing-masing, khususnya dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum,” tukasnya. (BR 11)
Discussion about this post