Jakarta (BR).- Ahmad Zakiyuddin resmi dilantik menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (DPP PDRI) Masa Bakti 2018-2023. Ia dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti Ali Ghufrom Mukti, Jumat (26/10/2018) bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan Jakarta.
Pelantikan dihadiri oleh Inspektur utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha, hadir juga Dewan Penasihat DPP PDRI.A.R. Adji Hoesodo dan Dewan Pakar DPP PDRI PoempidaHidayatullah.
Acara Pengukuhan dirangkaikan dengan Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional yang menghadirkan Narasumber Direktur Iptek dan Dikti Bappenas RI Amich Al-Khumami, dan Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia S Junaedah AR
Dalam orasinya Dirjen Sumberdaya Iptek dan dikti mengungkapkan masih banyak dosen yang belum mengajukan jabatan akademik, untuk itu PDRI harus mendorong anggotanya agar mengusulkan ke dikti, mendorong penelitian dosen dan kegiatan yang mendukung Tridarma, saya akan mempermudah pengajuan dari anggota PDRI, asalkan harus mengikuti sarat yang telah ditentukan. Tegas, Ali Ghufrom.
Ketua Umum DPP PDRI Ahmad Zakiyuddin menegaskan bahwa PDRI adalah organisasi Profesi yang independen dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Pendirian PDRI dilatarbelakangi kurangnya kesejahteraan Pegawai yang bekerja di sektor pendidikan tinggi, pengawasan yang minim terhadap Yayasan Perguruan Tinggi menempatkan dosen hidup tidak sesuai dengan Indeks Kelayakan Hidup karena tidak memperoleh penghasilan yang layak diatas kebutuhan hidup,” ujarnya.
Kondisi ini kata Zakiyuddin terjadi karena minimnya jaminan kesejahteraan dari Yayasan dan atau Negara. Banyak yayasan yang menggaji dosen dibawah UMR. Selain itu Kurangnya perlindungan Hukum terhadap profesi dosen, sehingga dosen mayoritas berjuang sendiri-sendiri untuk memperjuangkan haknya.“Orientasi pendidikan tinggi hanya ditujukan untuk mencetak manusia siap kerja.
Hasilnya, para pekerja di dalamnya, termasuk para dosen, berada dalam skema kerja administratif yang berorientasi pada produk semata,” tuturnya.
Untuk diketahui Munas PDRI dihadiri oleh 150 delegasi dari berbagai propinsi diantaranya dari Jambi, NTB, Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. PDRI adalah organisasi Profesi dosen yang didirikan 25 Juni 2018 di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung. (RED)
Discussion about this post