SOREANG (BR).- Jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun pendidikan 2018-2019 tingkat SMP/Sederajat di kabupaten Bandung tidak boleh membebani siswa atau masyarakat. Kalau sarana prasarana tidak memadai, Melaksanakan UN bisa dilaksanakan dengan system Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP).
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bandung H.Gun Gun Gunawan, menurutnya pelaksanaan UNBK memang harus dilakukan tapi tidak boleh terkesan memaksakan karena sarana belum maksimal. Apalagi menjadi beban masyarakat, dengan ada dalih sekolah meminta sumbangan.
“Kalau sarana tidak memadai jangan melaksanakan UNBK. Apalagi menjadi beban masyarakat atau siswa. Tidak boleh ada kesan memaksakan, sehingga meminta sumbangan. Sehingga muncul masalah, karena sekolah masuk ke ranah pungli,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di soreang kemarin, (9/1)
Menurut Gun Gun, palaksanaan UN memang harus mengikuti kemajuan tehnologi. Tapi jangan terkesan memaksakan karena minimnya sarana, apalagi membebankan kepada masyarakat, ” dengan dalih sumbangan.”tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H.Juhana menjelaskan, UNBK ini menjadi sebuah trend, sehingga menjadi keharusan apalagi di era 4.0. Sekolah sesungguhnya harus menjadi pioner pemanfaat tehnologi tinggi. Sehingga kami berharap, semua sekolah yang siap melaksanakan dengan sarananya harus melaksanakan UNBK.
“Sekolah harus menjadi pioner pemanfaatan tehnologi diera 4.0, jadi saya harapkan sekolah bisa melaksanakan UNBK kalau sarananya sudah memadai,” katanya
Menurut Juhana, saat ini jangankan untuk sekolah reguler lembaga kesetaraan paket A, B saja sudah didorong ke UNBK, pihaknya menginginkan ada peningakatan dalam pelaksanaan UNBK sekolah di kabupaten Bandung dari tahun sebelumnya. Karena memang sudah tungtutan kemajuan tehnologi, dan untuk mendorong peningkatan kompetensi anak.
“Harus ada peningkatan dari tahun sebelumnya. misalnya dari 40 persen menjadi 80 persen atau tidak menutup kemungkinan bisa 100 persen sekolah di kabupaten Bandung bisa malaksanakan UNBK,” akunya
Lanjut Juhana mengatakan, pihaknya atau sekolah harus bisa memanfaatkan potensi internal maupun eksternal dengan melakukan dan memanfaatkan peran dan pungsi siswa, komite dan masyarakat.
“Contohnya peran serta internal, bagaimana bisa memanfaat peran pungsi kebersamaan masyarakat dengan sekolah dengan komunikasi agar yang memiliki sarana (laptop) dirumahnya bisa dibawa atau di program untuk melaksanakan UNBK,” jelasnya.
Adapun secara eksternal, kepala sekolah ditungtut untuk bisa melakukan upaya dengan berkomunikasi atau berkaloborasi dengan sekolah lain. Salah satunya dengan sekolah SMA/SMK di wilayah karena jadwal pelaksanaan UNBK berbeda.
“Kemarin saya sudah menandatangi persetujuan sekolah untuk melakukan kaloborasi sekolah, antara SMP dengan SMA/SMK karena kebetulan jadwalnya berbeda. Dengan berkaloborasi bisa saling meminjamkan sarana, saat SMP melaksanakan Ujian SMA/SMK bisa meminjamkan ataupun sebaliknya,” tuturnya
Menanggapi isu adanya iuran atau sumbangan jelang pelaksanaan UNBK, dirinya membantah karena saat ini Disdik menerapkan Sisbiosis mutualisme, jadi kalau ada sisbiosis tidak akan ada lagi istilah iuran ataupun sumbangan dalam pelaksanaan UNBK. “Kalaupun ada iuran paling hanya untuk pemeliharaan atau perbaikan instalansi, bukan untuk pelaksanaan UNBK,” tegas Juhana.
Dirinya mengajurkan kepada para Kepala sekolah agar melakukan upaya upaya optimalisasi mutualisme iternal ataupun peningkatan potensi eksternal. Dengan melakukan upaya itu, pelaksanaan UNBK di kabupaten Bandung optimis akan mengalami peningkatan. Jadi jangankan sekolah reguler, paket juga harus di dorong.
“Saya menghimbau kepada semua sekolah, jelang pelaksanaan UNBK tidak beralasan tapi bersolusi. Oleh karena itu, Disdik mengajak kepada sekolah atau masyarakat khususnya orangtua siswa. pelaksanaan UNBK ini manjadi indikator kemajuan dan peningkatan kompetensi putra putrinya. Karena sekarang sudah diera tenologi, sehingga generasi muda kabupaten Bandung menjadi Agent perubahan,” tuturnya
Dengan demikian, Dirinya optimisi pada pelaksanaan UNBK tahun 2019 nanti, sekolah tingkat SMP di kabupaten Bandung akan mengalami peningakatan karena menerapkan simbiosis dengan pemanfaatan internal ataupun eksternal. Jadi tidak adalagi isu atau info adanya sumbangan ataupun iuran jelang pelaksanaan UNBK.
“Tidak akan ada istilah sekolah meminta sumbangan ataupun iuran kepada siswa atau orang tua siswa, karena kami menerapkan simbiosis pemanfaatan internal dan eksternal sekolah,” pungkasnya. (BR.01)
Discussion about this post