Soreang (BR.NET).- Audiensi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB) di ruangan rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (21/12/2023).
Pihak Dinas Pendidikan diwakili Kabid SMP Kabupaten Bandung, Yusuf Salim didampingi Kasi Sarana Prasana, sementara dari FPKB dimpimpin langsung Ketua dan Pengurus Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB).
Yusuf Salim mengatakan, tidak bisa dipungkiri, masyarakat masih lebih bangga sekolah atau menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Negeri, sehingga animo masyarakat untuk daftar ke Sekolah Negeri lebih tinggi.
“Terlebih sekarang kebijakan yang ada di pendidikan untuk Penerimaan Siswa Baru itu di 50% sistem zonasi,” ujar Yusuf Salim.
Lebih lanjut kata Yusuf Salim, banyak wilayah dan tempat di Kabupaten Bandung dari sisi Zonasi itu tidak terjangkau, butuh masukan dan pengajuan juga berdasarkan hasil kajian yang dilaksankan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Ia mengatakan, disebut perioritas itu, dibangunlah sekolah tetapi terkait anggaran tidak bisa dibangun misalnya, disekolah tersebut dengan 10 kelas di satu tahun anggaran paling rata-rata dibangun 2-3 kelas di setahun anggaran, kebetulan di tahun ini rata-rata 3-4 kelas bahkan ada yang sudah 5 lokal sebagian ada yang sudah berikut utilitasnya dan sebagian yang menjadi keluhan kita semua itu belum ada utilitasnya.
“Alhamdulillah di anggaran Perubahan ini mebelernya sudah ada, mudah-mudahan di bulan Januari Tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan, untuk Sekolah Baru (USB) itu yang di rencanakan ada 28 sekolah sekarang yang terealisasi baru 18 sekolah yang paling berat itu di pengadaan tanah,”terangnya.
Sementara Ketua FPKB, Hidayat Bastaman mengatakan perihal kenapa meski memaksakan harus ada USB cukup memanfaatkan bangunan yang ada saja, sekolah SD umpamanya, Ini kesannya proyek dipaksakan dalam rangka meloloskan pengusaha yang katanya saudaranya bung satu ini, ini mungkin yang akan diawasi FPKB.
“Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di Kabupaten Bandung tidak boleh ada claim-claiman seperti tadi ,Apa sih yang menjadi urgent Pembangunan Sekolah Baru itu, sementara bangunan sekolah dasar juga masih bisa di manfaatkan sekolah swasta juga deket kadang mereka juga masih kosong, seperti menghamburkan biaya/anggaran dan kami 100% belum puas dengan apa yang di sampaikan oleh Kabid,”ujar Hidayat Bastaman.
Ditambahkan Bastaman, dengan ketidakhadiran Kadis Pendidikan maka FPKB akan melayangkan surat susulan untuk bertemu dengan Kadis Pendidikan dengan pertanyaan lebih dalam lagi.
“Contoh kita akan mempertanyakan persoalan yang ada Di SD dan yang kemarin Umpeg ,Beberapa minggu ke depan di bulan Januari, jika masih tidak bisa bertemu saya tidak akan melihat lagi ini tahun politik, apapun resiko dan konsekuensinya kita akan turun dan mengerahkan masa untuk datang ke Dinas Pendidikan untuk memaksa kadis bertemu dengan kita,”pungkas Ketua FPKB.
Sementara Ketua Bidang Kajian Dan Ekonomi FPKB, Ade Munandar menyampaikan, sebetulnya mengharapkan jawaban yang mengacu terhadap Undang-undang, Permendikbud No. 36 tahun 2014 USB itu harus diuji kelayakan banyak didalamnya kajian-kajian, dari sisi Geografisnya, Kultural dan Budaya disitu termuat, ini terkesan sepertinya ada Diskresi dari pimpinan, sehingga unit baru yang seyogyanya belum pantas dan terkesan dibuat. ***
Discussion about this post