Sumedang (BR.NET).- Para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Sumedang mengikuti workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diinisiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Senin (16/12/2024).
Selain para Kades, workshop yang digelar di Aula Tampomas PPS tersebut diikuti pula oleh kepala perangkat daerah dan Camat se-Kabupaten Sumedang.
Workshop mengambil tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Asisten Administrasi Budi Rahman yang hadir membacakan sambutan Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menyebutkan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa menuju masyarakat sejahtera.
“Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Namun dengan kewenangan yang besar ini, tentu saja terdapat risiko yang harus dapat diidentifikasi dan dilakukan mitigasi,” kata Budi.
Menurutnya, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalan tata kelola pemerintahannya.
“Setiap sumber daya yang diperlukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik capaian target, output maupun target outcome-nya,” ujarnya.
Dikatakan Budi, dengan pengelolaan keungan yang baik, desa dapat mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dalam upaya tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Saya menekankan pentingnya melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan,” ujarnya.
Ia pun berharap momentum tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis meningkatkan kualitas pengelolaan keungan desa.
“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk merancang perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Workshop Marsudi dalam laporannya menyebutkan, tujuan workhsop adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan anggaran pada tingkat kabupaten/kota maupun desa.
“Harapannya dapat meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa dalam mengelola Keuangan Desa,” ucapnya.
Di samping itu, tujuan lainnya ialah mendorong penguatan penyelenggara pemerintah yang baik dan pengelolaan keungan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
“Juga mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa serta mendorong pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa,” kata Marsudi.
“Harapan kami agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat yang sama, yaitu Dana Desa dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tuturnya.
Pada workhsop tersebut diberikan juga penghargaan Desa Berprestasi Kategori Bumdes Terbaik kepada Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya (Bumdes Harta Guna), Kategori Aset Desa Terbaik kepada Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja dan Kategori Keuangan Desa Terbaik kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. (Gani)
Discussion about this post