Jakarta (BR).- Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto S. Ag. M. Si hadiri rapat lintas sektoral di kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Tata Ruang pada Senin 11 September 2023.
Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto mengatakan bahwa dalam kaitan Tata Ruang di kabupaten Bandung hal ini sangat erat sekali dengan konsentrasi DPRD terhadap perkembangan dan evaluasi Tata Ruang di Kabupaten Bandung, Ujar Kang Sugih sapaan akrab Ketua DPRD Kab. Bandung.
Disamping itu dikatakan Kang Sugih, selain Tata Ruang, DPRD juga sangat konsen terhadap para pelaku UMKM yang selama ini sudah exsis berpuluh tahun kebelakangkebelakang, kita ingin mewadahi dan melindungi mereka.
” Karena Tata Ruangnya tidak berpatokan dan beraturan akhirnya mereka para pelaku UMKM harus berurusan dengan APH, ” Tegas Kang Sugih.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung ini kalah dengan anak kita, seperti Kota Cimahi, Bandung Barat, apalagi Kota Bandung, dimana Tata Kota mereka sudah bagus, sementara karena terjadi beberapa peralihan kabupaten Bandung seakan akan jalan ditempat, Tutur Kang Sugih.
” Meski sudah memiliki akses Tol, bila ke soreang setelah magrib nampak sepi, dan ini menjadi bahan perhatian kami dengan exsekutip untuk membuat bagaimana ibukota kabupaten Bandung itu benar benar hidup dan memiliki ciri khas tersendiri, ” Ungkapnya.
Sambung Kang Sugih, bahwa revisi tentang RTRW ini sangat penting untuk 20 Tahun kedepan, ada beberapa hal penting yang tadi disampaikan baik oleh Bupati Bandung H.M.Supriatna maupun saya selalu Ketua DPRD.
” Dimana revisi RTRW ini membuka peluang investasi yang lebih , karena kita memiliki peluang kawasan kawasan strategis yang dapat mendorong peningkatan ekonomi, pariwisata termasuk juga perindustrian, “.
Oleh hal tersebut kami dari DPRD berharap agar pemerintah Pusat segera menetapkan RTRW diwilayah Kabupaten Bandung, saya yakin investasi di kabupaten Bandung akan lebih maju dan melesat lagi bila penetapan sudah diputuskan oleh Pemerintah Pusat, Tukas Ketua DPRD Kabupaten Bandung. (*)
Discussion about this post