Kab.Bandung (BR.NET).- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., menyatakan komitmennya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan terpadu lintas sektor.
Hal itu disampaikan saat menghadiri agenda Rembuk Desa bertajuk “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Pedesaan dalam Pengentasan Kemiskinan” yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6/2025). Dalam kegiatan tersebut, Menko turut meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDes Niagara.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. “Bansos hanya boleh maksimal lima tahun. Setelah itu, masyarakat harus mandiri, kuat, dan kokoh secara ekonomi. Kecuali dua kelompok: lansia dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, fokus penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pendekatan pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program penurunan angka kemiskinan sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, serta masyarakat desa itu sendiri.
“Impres Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah jelas memerintahkan tiga hal: kurangi pengeluaran masyarakat miskin, tingkatkan pendapatan mereka, dan perkuat wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Ini kerja kolektif yang perlu dilaksanakan bersama,” tegasnya.
Muhaimin menambahkan, program pemberdayaan desa harus menyasar langsung kelompok usia produktif yang masih masuk kategori miskin. “Kita ingin menciptakan ekosistem yang sehat, di mana warga miskin mendapatkan akses kerja, pelatihan, dan pendampingan agar bisa lepas dari kemiskinan secara permanen,” katanya.
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutannya menyampaikan optimisme terhadap program penanggulangan kemiskinan yang tengah digulirkan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung saat ini berada di 0,5 persen, dan ditargetkan menjadi nol persen pada 2026.
“Kita kolaborasikan seluruh program, baik dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, hingga dana desa. Target kita jelas: 2026, nol persen kemiskinan ekstrem,” ungkap Dadang.
Menurutnya, strategi yang diterapkan adalah membagi beban pendanaan antar lembaga berdasarkan data riil di lapangan, termasuk menggunakan data Satu Data Kemiskinan Nasional (SDEN) sebagai acuan intervensi program.
“Saya yakin Kabupaten Bandung bisa menjadi contoh penanganan kemiskinan yang kolaboratif, dengan pendekatan pentahelix antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media,” kata Dadang.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang turut hadir mengungkapkan kebanggaannya atas kemajuan Desa Wangisagara, terutama dengan keberhasilan BUMDes setempat dalam membangun model usaha produktif.
“Sebagai Ketua Panja Transfer Keuangan Daerah, saya melihat langsung output dan outcome dari program yang saya kawal. Desa ini jadi bukti bahwa anggaran negara tidak sia-sia,” kata Cucun.
Namun demikian, ia juga menyoroti perlunya kejujuran dalam pendataan warga miskin. “Saya ingatkan para kepala desa, jangan memelihara kemiskinan dengan memanipulasi data hanya demi bansos. Itu melukai niat baik kita semua,” tegasnya.
Cucun juga menyebutkan bahwa dirinya ikut mengetuk palu untuk target nasional nol persen kemiskinan ekstrem di 2025, dan akan terus mengawal komitmen tersebut. “Kalau di Wangisagara masih masuk zona merah, ya saya ikut malu. Karena saya dipilih dari daerah ini, dan tugas saya menyelesaikan problematika masyarakat,” katanya.
Cucun menambahkan, peresmian SPPG BUMDes Niagara menjadi simbol nyata penguatan ekosistem ekonomi lokal. Menurut Menko Muhaimin, BUMDes ini telah menunjukkan potensi sebagai contoh sukses integrasi antara pengelolaan potensi desa dan kemandirian ekonomi.
“Kita ingin lihat lebih banyak desa seperti ini, yang tak hanya produktif, tapi juga bisa jadi inspirasi bagi desa-desa lain. Bahkan kami akan rutin turun ke lapangan, melihat mana yang sukses dan mana yang gagal. Semua jadi bahan evaluasi,” pungkasnya.
Pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga di bawah 4 persen pada tahun 2029. Kabupaten Bandung disebut berpotensi menjadi model percontohan nasional, jika seluruh pihak terus menjaga komitmen dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.(Gum)
Discussion about this post