Kamis, 10 Juli, 2025
BandungRaya
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • BIROKRASI
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
    • WAKIL RAKYAT
  • EKONOMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • BIROKRASI
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
    • WAKIL RAKYAT
  • EKONOMI
No Result
View All Result
BandungRaya
No Result
View All Result

Pemda Sumedang Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026

Senin, 3 Februari, 2025 | 8:37 pm
Pemda Sumedang Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026

Sumedang (BR.NET).- Pemkab Sumedang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026, yakni di Ruang Rapat Tadjimalela Bappppeda, Senin (3/2/2025).

WAJIBDIBACA

BPJS Ingatkan Warga Tidak Mudah Percaya Hoaks di Medsos

BPJS Ingatkan Warga Tidak Mudah Percaya Hoaks di Medsos

Rabu, 9 Juli, 2025 | 3:23 pm
Di Kabupaten Bandung 147 Ribu PBI JK Dinonaktifkan Pasca Pemberlakuan DTSEN, Ini Solusi yang Disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna

Di Kabupaten Bandung 147 Ribu PBI JK Dinonaktifkan Pasca Pemberlakuan DTSEN, Ini Solusi yang Disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna

Rabu, 9 Juli, 2025 | 3:21 pm

“Konsultasi publik dilaksanakan untuk menyusun dokumen RKPD Tahun 2026. Dalam penyusunannya, Pemda melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Selain itu, konsultasi publik juga digelar untuk mendapatkan masukan dan saran terkait isu-isu strategis yang harus masuk di RKPD Tahun 2026.

“Konsultasi publik bisa lebih mempertajam program dan kegiatan untuk mencapai indikator makro pembangunan maupun visi-misi kepala daerah terpilih Tahun 2024-2029,” jelasnya.

Tuti menyebutkan, maksud dari Konsultasi Publik adalah untuk menghimpun aspirasi atau harapan
masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program Pembangunan
Daerah serta untuk memperoleh masukan dan saran
penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

“Kita juga harus melakukan penguatan produksi dan produktivitas sektor ekonomi primer, penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif,” ujarnya.

Tuti menambahkan, arah kebijakan lainnya ialah penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah menjadi agenda lainnya.

“Kemudian Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan, Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas, Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar dan Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” imbuhnya.

Pada Tahun 2025, Tuti mengatakan, Pemkab Sumedang akan menyusun tiga dokumen perencanaan sekaligus yaitu RKPD Tahun 2026, RPJMD Tahun 2025-2029 serta Perubahan RKPD Tahun 2025 yang rencananya akan dipercepat.

“Pada saat penyusunan dokumen perencanaan, pastikan seluruh pimpinan OPD sampai dengan staf paham dan terlibat,” ucapnya.

Dikatakan Sekda, perlu juga dilakukan identifikasi hal-hal substantif dan prinsip yang akan mampu mendongkrak kinerja dan pencapaian target OPD.

“Semuanya dalam upaya mendukung pencapaian target, sasaran dan indikator utama pembangunan daerah. Dimana dalam membangun, tentunya harus ada perencanaan yang partisipatif, bottom up, teknokratik dan politik,” tuturnya.

Tuti berharap, koordinasi dan kolaborasi antar OPD terus dilakukan untuk melaksanakan berbagai program dan
pencapaian target, sasaran dan Indikator Utama Pembangunan.

“Semua usulan perencanaan baik yang akan dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat maupun
APBN yang diinput melalui Aplikasi SIPD perlu dilengkapi dukungan dokumen dan data-data teknis dari
Perangkat Daerah sehingga lebih akuntabel,” ucapnya.

Masih kata Tuti, belanja pada perangkat daerah harus lebih efisien sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten.

“Kita juga harus melakukan Penyusunan Manajemen Risiko dimulai dari fase perencanaan,” tukasnya. (Gani)

Bagikan579Tweet362Kirim
Berita Selanjutnya
Komisi A Dukung dan Apreasiasi Bupati Bandung Sidak Pelaku Usaha yang Tidak Taat Izin Berusaha

Komisi A Dukung dan Apreasiasi Bupati Bandung Sidak Pelaku Usaha yang Tidak Taat Izin Berusaha

Semua Menghasilkan Sampah, Anggota DPRD Linda Herlina: Kita Bisa Jadi Sumber Solusi dan Pahlawan Bagi Lingkungan

Semua Menghasilkan Sampah, Anggota DPRD Linda Herlina: Kita Bisa Jadi Sumber Solusi dan Pahlawan Bagi Lingkungan

Discussion about this post

KOLOM

KOLOM

Perubahan Postur APBD

KOLOM

Kabupaten Bandung Menatap Ke Depan

KOLOM

Populist Education ala Kang Dedi Mulyadi

KOLOM

Tarawih di Mesjid Ibnu Abbas Kota Thaif

BandungRaya

© 2022 bandungraya.net

  • PEDOMAN PEMBERITAAN
  • MANAJEMEN

No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • BIROKRASI
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
    • WAKIL RAKYAT
  • EKONOMI

© 2022 bandungraya.net

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist