Tasikmalaya, (BR).-Pengerjaan tembok/benteng SMAN 1 Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan UU yang berlaku, berdasarkan hasil pantauan tim bandungraya.net pasalnya di lokasi pekerjaan tersebut tidak ada gambar rencana dan tidak adanya papan proyek atau papan informasi.
Dengan hal tersebut pihak pelaksana diduga telah melanggar UU No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
Salahsatu pekerja yang berasal dari mangkubumi Kota Tasikmalaya mengatakan kurang lebih sudah satu minggu dia berada di lokasi mengerjakan pekerjaan tersebut.
Menurut Dadan Ruslan kepala sekolah SMAN 1 Cikatomas (Rabu, 04/10/23) bahwa pengerjaan benteng itu dikerjakan oleh pihak ketiga dan pihak sekolah hanya penerima manfaat.
“Pengerjaan benteng sekolah dilaksanakan oleh pihak ketiga, kurang lebih delapan hari pengejaanya, kami pihak sekolah hanya penerima manfaat”, tuturnya.
Menilik pernyataan tersebut tidak hanya pelanggaran UU, pelaksanaan pengadaan tersebut diduga kuat belum melakukan bagian penting Prosedur Tahapan Pelaksanaan Kontrak, Dalam aturan turunan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 yaitu Peraturan Lembaga nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia yaitu,
•a. Penetapan SPPBJ
•b. Penandatanganan Kontrak
•c. Penyerahan Lokasi Kerja
•d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman(SPP)
Pelaksana pekerjaan diduga tidak memiliki poin (d) yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
Saat di konfirmasi melalui seluler (Senin, 10/04/23) Dadan Ruslan mengatakan, sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan dari pihak ketiga, tuturnya
Menurut Susan Bendahara/BPP KCD Wilayah XII (Senin, 10/04/23) saat ini belum ada anggaran.
“Untuk tahun ini anggaran belum turun, sehingga belum ada kegiatan apapun”, tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut patut diduga adanya penggiringan pekerjaan sehingga pelaksana berani melaksanakan pekerjaan tanpa mengantongi SPK-SPMK terlebih dahulu dan sudah sepatutnya pihak APH segera turun tangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. (BR.07)
Discussion about this post