SOREANG (BR).- Jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang akan digelar 26 Oktober mendatang, dari 199 Desa yang akan menyelenggarakan Pilkades diantaranya ada beberapa Desa yang memiliki jumlah Balon Kades lebih dari 5 orang Balon, hingga harus dilaksanakan seleksi untuk melakukan Test yang dilaksanakan Perguruan Tinggi, yang hingga kini menimbulkan Pro Kontra dilapangan.
“Perguruan tinggi manakah yang akan berperan dalam penyelenggaraan Seleksi Balon Kepala Desa Tersebut “?. Dan sudahkan Pemkab Bandung melakukan MOU dengan Perguruan Tinggi agar hasil yang diharapkan Masyarakat benar benar Obyektive dalam Penyeleksian Balon Kades yang lebih dari 5 orang Balon.
Sementara berhembus di lapangan bahwa IPDN merupakan satu satunya perguruan tinggi yang akan Tampil pada penyelenggaraan seleksi Balon Kades tersebut.
Sedangkan kita ketahui bersama bahwa IPDN itu merupakan Perguruan Tinggi Non BLU (Bukan Layanan Umum) dan bila itu terjadi tidak akan menimbulkan masalah besar bagi Pemkab Bandung.?
” Apalagi bila terjadi dan muncul beban terhadap para Balon hingga harus bayar sebesar 4 juta per Balon Kades”.
Sementara salah seorang unsur Perguruan Tinggi yang ada di kab. Bandung Dr. Mumun Mulyana M. Pd pada bandungraya. net mengatakan bahwa sudah seharusnya calon kades melaksanakan uji akademik dalam upaya melengkapi persyaratan sebagai calon pimpinan di desanya.
Menurutnya, seorang pimpinan desa disamping harus memahami urusan pemerintahan juga harus memahami masalah geografis geososial dan geopolitik serta geobudaya di wilayah kerjanya.
Jelas Mumun, Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman substansi di atas perlu test akademik, akan tetapi Seleksi akademik harus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
” Oleh karena itu seyogyanya hal ini dilaksanakan oleh lembaga yang punya kelayakan dalam bidangnya baik itu Perguruan Tinggi maupun lembaga ilmiah lainnya Kab Bandung yang dahulu satu wilayah dengan kota Bandung, Cimahi dan Bandung Barat sudah memiliki PTS ( Perguruan Tinggi Swasta) yang bisa direkomendasikan untuk pelaksanaan seleksi dimaksud,” jelasnya.
Dikatakan Mumun, Beberapa PTS ( Perguruan Tinggi Swasta) yang memiliki program studi terkait pemerintahan misalnya Unjani, UNUR dan Unibba, bisa dikolaborasikan, hal ini dapat pihak Pemkab terapkan puka sebagai upaya memberdayakan potensi daerah setempat juga ketiga PTS ini memiliki staf tenaga dosen yang berstandar nasional. (BR.01)
Discussion about this post