Soreang, (BR).- Sebelumnya diakhir tahun 2021 sempat viral keberangkatan Para Kepala Desa ke Pulau Bali yang harus mengocek Anggaran sebesar kurang lebih Rp. 12 Juta Rupiah per Desa, Kali ini Asosiasi BPD pun tidak mau kalah dengan Apdesi.
Seperti disampaikan Sekretaris Kecamatan Ibun pada bandungraya.net, bahwa keberangkatan ke Pantai Pangandaran atas peran serta ABPEDNAS.
“Pertanyaannya,” Ko Bisa keberangkatan ke Pangandaran, biayanya lebih besar dari keberangkatan para Kades ke Pulau Bali, “??.
Dalam pemberitaan sebelumnya sumber bandungraya.net yang ingin dirahasiakan jatidirinya, menjelaskan bahwa pada saat kegiatan studi banding, para RW dan perangkat desa ke pantai Pangandaran Juni 2022, setiap desa dipungut iuran sebesar Rp. 15 Juta per desa.
“Ya kami harus mengocek biaya sebesar Rp.15 Juta per Desa, dan itu sangat memberatkan,” imbuhnya.
Dan itu diperkuat dengan steatment Ketua APDESI Kecamatan Ibun Yanto sapaan akrab Atot, yang juga sebagai Kepala Desa Dukuh, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, membenarkan adanya pengumpulan dana tersebut, terangya, Sabtu 02 Juli 2022.
“Akan tetapi itu merupakan hal wajar karena pelaksanaannya kegiatan studi banding dan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat desa dan para RW sudah terlaksanakan di luar Kab. Bandung,” paparnya.
Adapun dijelaskan Dia, kalau ingin lebih jelas tanyakan langsung kepada panitia penyelenggara kegiatan studi banding tersebut, yakni Sekdes Ibun (D), tutup Ketua APDESI Ibun.
Sedangkan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ibun Agus membantah adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di wilayah kecamatan Ibun pada kegiatan program peningkatan kapasitas perangkat desa (BPD).
Bantahan Agus, tersebut disampaikannya bahwa di Kecamatan Ibun tidak benar adanya pungutan maupun kutipan, “kegiatan Mitigasi bencana sesuai dengan program SDG’S yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam menaikkan IDM Desa, ujarnya Minggu 03 Juli 2022.
Agus juga mengatakan bahwa mitigasi bencana ini akan lahir peta kebencanaan di setiap desa dan selanjutnya desa akan membuat Perdes kebencanaan dan membentuk tim siaga bencana Ketua ABPEDNAS.
“Jadi pada dasarnya pungli ataupun kutipan sama sekali tidak terjadi dalam kegiatan Mitigasi bencana,” elaknya.
Adapun untuk acara peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD yang pelatihannya di luar kota, dalam acara “Rundown” Ibun-Pangandaran, pihak kecamatan tidak terlibat, dan itu sudah ada panitianya, terang Dia.
Selain itu, diakui bahwa dirinya tidak memiliki anak buah, yang memiliki kapasitas itu adalah Camat.
“Perlu diketahui bahwa Agenda kepergian ke Pangandaran itu atas peran serta Asosiasi BPD, jadi kalau mau klarifikasi mangga ke Asosiasi BPD,”tegas Sekcam. (BR.07)
Discussion about this post