Soreang (BR).- Masih ditemukannya sekolah rusak dinilai membahayakan dan tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, program infrastruktur untuk perbaikan sekolah rusak yang ada di Kabupaten Bandung harus menjadi prioritas utama dan menjadi PR Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik).
“Beberapa waktu lalu saya merespon pengaduan masyarakat dan berkunjung ke sekolah yang kondisi bangunannya dikeluhkan masyakat. Kami sangat miris melihat kondisi ruang kelas yang rusak,” kata Gun Gun Gunawan Saat di temui di rumah jabatannya di Soreang (22/10) kemarin.
Menurutnya, dengan ditemukannya bangunan sekolah rusak dan tidak layak digunakan masih menjadi PR. Pihaknya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD untuk membahas bagaimana menanggulangi perbaikan sarana prasana pendidikan menjadi prioritas pada tahun 2019.
“Tidak ingin menemukan hal yang sama di wilayah lain, saya akan melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD terkait peningkatan inplastruktur perbaikan sarana prasarana pendidikan tahun 2019,” akunya
Lebih lanjut Gun Gun menjelaskan, dengan sistem penganggaran dikembalikan kewilayahan dengan sistem musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Pihaknya menghimbau kepada masyarakat melalui pemerentah desa, kecamatan untuk memasukan program perbaikan sarana pendidikan dalam pengajuan musrenbang.
“Agar perbaikan sarana prasarana pendidikan menjadi prioritas, pemerintah desa harus memasukan program perbaikan sarana pendidikan sesuai kondisi lapangan,” tuturnya
Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H.Juhana mengatakan, prioritas perbaikan sarana prasarana tidak bisa menjadi program prioritas Dinas. Sebab, sistem penganggaran dikembalikan ke kewilayahan yang dikemas melalui musrenbang.
“Jadi pelaksanaan perbaikan sarana pendidikan, tergantung dari ajuan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang,” kata Juhana, saat dihubungi Jabar Ekspres melalui telpon genggamnya
Menurut Juhana, setiap tahun pihaknya memiliki pemetaan ruang kelas yang menjadi target perbaikan. Tapi hal, itu tidak bisa menjadi program prioritas Disdik, Karena sistem penganggaran berada dikewilayahan. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat khususnya kepala sekolah agar inten melakukan komunikasi dengan pemerintah desa untuk mengajukan perbaikan ruang kelas melalui musrenbang.
“Semua kepala sekolah harus inten berkomunikasi dengan pemdes, untuk mengusulkan perbaikan ruang kelas melalui musrenbang,” akunya
Menurutnya, dari sekitar 1.700 sekolah SD dan SMP di kabupaten bandung, sekitar 30 persen membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, pihaknya melalui UPT akan melakukan pendataan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Ya sekitar 30 persen dari sekitar 1.700 sekolah perlu perbaikan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kepala sekolah untuk inten berkomunikasi dengan pemerintah desa agar masuk usulan perbaikan pada tahun 2019 nanti,” pungkasnya. (BR.01)
Discussion about this post