Bandungraya.net-Soreang | Terjadinya Pengabaian dari Para Kepala Sekolah yang ada di subrayon dua terkait dikeluarkannya SK. kepala Dinas Pendidikan Nomer 421.2/4167.1-Disdik/2021 Tentang Pengawas Silang Pada Pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Computer ( ANBK) jenjang SMP kab. Bandung, hal tersebut mendapat tanggapan dari Tokoh Pendidikan yang ada di Kab. Bandung.
Menurut Prof. DR. H. Toto Sutarto Gani Utari M. Pd mengatakan bahwa sudah menjadi kepastian, apabila ganti Menteri ganti kebijakan. Hal ini dikarenakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang lebih dari Menteri sebelumnya. Atau boleh dikatakan, untuk apa ganti Menteri bila kinerja dan hasilnya dengan Menteri sebelumnya, ujar Toto Rabu 06 Oktober 2021.
” Demikian juga Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, begitu dilantik langsung keluar Statment tentang program kerja dan hasil yang ingin dicapainya, dan dengan sendirinya pro dan kontra mengudara, tetapi semua hanya akan berakhir pada fakta apa yang dilakukan dan dihasilkan dari Langkah kerja sesuai dengan statement tersebut,” Jelas Toto.
Lebih Jauh Tokoh Pendidikan ini menuturkan, bahwa Seluruh Bangsa Indonesia, baik yang pro maupun kontra harus legowo untuk membantu program Menteri tersebut demi kepentingan Nasional, kesampingkan dulu ketidak setujuan masing-masing, imbuh Dia.
Pada Akhirnya menurut Prof. Toto Sutarto Gani Utari, nanti akan melihat apakah kinerja dan hasilnya bagus atau tidak setelah programnya selesai, ” Salah satu program kerja Mendikbudristek adalah Asesment Nasional berbasis Komputer (ANBK) ,” semua unsur, semua komponen dan semua level kependidikan saat ini harus membantu terselenggaranya ANBK, dalam arti tidak boleh melakukan sesuatu menurut pemikiran sendiri, karena Seandainya program ini berhasil atau tidak berhasil, menjadi tidak jelas siapa penyebabnya. Kementrian Pendidikan di lapangan dibantu Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan tugasnya dibidang Pendidikan membantu Gubernur, Walikota atau Bupati demi kemajuan rakyat di wilayahnya, papar H. Toto.
“Meski ada wewenang mengelola sendiri wilayahnya karena ada otonomi daerah, tetapi para pemimpin daerah tetap menjaga pembentukan Karakter Nasional, sehingga langkah yang tepat adalah ikut mensukseskan program Nasional seluruh Menteri cabinet, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tepat sekali apabila Pemda melalui Dinas Pendidikan membuat keputusan-keputusan pelaksanaan Program Pendidikan yang membantu terlaksananya program pemerintah pusat “.
Sehingga semua pelaksana di lapangan harus bersama sama melaksanakan keputusan Kepala dinas Pendidikannya, Jangan ikuti pendapat sendiri atau kelompok untuk melangkah di luar kebijakan dinas, karena kita ingin melihat hasil program Menteri baru, Yang paling berat adalah kita sedang melangkah ke luar dari jalur pembentukan karakter Nasional, Tukas Prof. Toto (BR.01)
Discussion about this post